Di krisis-krisis ekonomi sebelumnya, sektor informal menjadi bantalan masyarakat. Namun, pandemi COVID-19 menunjukkan perlunya sektor ini beradaptasi menghadapi situasi-situasi tak terduga.
Mengatasi ketimpangan butuh kebijakan afirmatif, seperti memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Jonathan McIntosh/Wikimedia
Ketimpangan bisa jadi faktor yang memperburuk krisis. Pemerintah perlu terapkan kebijakan afirmatif untuk menghadapinya.
Sejumlah faktor telah berkontribusi terhadap kenaikan inflasi baru-baru ini, termasuk gangguan rantai pasokan, invasi Rusia ke Ukraina, dan kurangnya tenaga kerja.
(Shutterstock)
Seorang pakar ekonomi Sri Lanka mengidentifikasi dan menjelaskan tiga tantangan utama yang harus diatasi Presiden Ranil Wickremesinghe jika ia ingin membawa negara itu keluar dari krisis.
Seorang warga memperlihatkan sejumlah uang Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diperolehnya pada tahap kesebelas tahun 2021 di Kantor Pos Dumai, Riau, Rabu (17/2/2021). Pemerintah melalui Kementerian Sosial pada tahun 2021 kembali menyalurkan BST di masa pandemi COVID-19 kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai bantuan sebesar Rp300 ribu dan untuk di Kota Dumai sendiri terdapat sekitar 10,307 KPM yang akan menerima bantuan tersebut. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/aww.
Antara Foto
Pemerintah harus memperluas bantuan sosial ke kalangan yang rentan menjadi miskin karena dampak pandemi COVID-19 berkepanjangan.
Sejumlah calon penumpang pesawat udara berjalan di selasar Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (2/3/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penumpang angkutan udara domestik pada Januari 2021 sebanyak 2,34 juta orang atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Desember 2020 yang sebanyak 3,7 juta orang disebabkan oleh kewajiban tes COVID-19 dan imbauan pembatasan keberangkatan. ANTARA FOTO/Feny Selly/wsj.
Antara Foto
Dengan segala kekurangannya, BLT diperlukan untuk menjaga konsumsi masyarakat di tengah pandemi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Airlangga mengatakan setelah pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia terkoreksi 5,32 persen, dibutuhkan belanja minimal Rp800 triliun perkuartal ke berbagai sektor untuk mempersempit ruang pertumbuhan negatif. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Antara Foto
Penurunan konsumsi domestik dan melemahnya permintaan dari luar negeri karena pandemi COVID-19 membuat Indonesia terancam resesi, angka pengganguran dan kemiskinan meningkat bisa jadi akibatnya.