Sextortion merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual online yang paling marak di Indonesia. Tapi sudah cukup kuatkah payung hukum penaganannya di Indonesia?
Academic rigour, journalistic flair
Articles on Hukum
Displaying 1 - 20 of 53 articles
Seleksi kepala sekolah di Indonesia bersifat ‘netral gender’ dan berbasis kompetensi kandidat. Tapi, dengan demikian, regulasi tersebut justru buta terhadap hambatan khas guru perempuan.
Banyak lulusan hukum kelak berperan penting dalam penyelesaian sengketa bisnis – dari menjadi arbiter hingga advokat hukum bagi pihak yang bersengketa. Sudahkah kampus menyiapkan mereka dengan baik?
Upah minimum masih jadi satu-satunya kebijakan pengupahan yang terlihat, dapat dirasakan, dan mudah diawasi oleh publik. Sayangnya, politik penentuannya menjadi makin pelik pada era UU Cipta Kerja.
Pelaku kekerasan seksual dan aparat penegak hukum kerap menyalahkan dan meneror korban, sehingga banyak korban berujung meminta maaf, menarik laporannya, atau bahkan dikriminalisasi balik.
Setidaknya dua alasan mengapa kejelasan tentang masa berlaku kondisi darurat dalam hal ini pandemi penting bagi pemerintahan.
ODHA masih mengalami hambatan berupa kesulitan mendapat pendampingan, stigma dan diskriminasi dari aparat, dan kesulitan mendapat hak layanan kesehatan.
Apa perbedaan antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan? Apa dampaknya secara hukum dari penggunaan kedua istilah tersebut?
Urusan melaporkan masalah hukum kepada lembaga negara bukanlah hal yang mudah dilakukan. Namun, polisi harus siap menjadi garda terdepan khususnya di pelaporan kekerasan seksual.
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Tidak hanya pengembang, namun para pihak yang mendesain teknologi dan platform di mana aplikasi seluler dibuat dan dipasarkan, juga harus diminta pertanggungjawabannya dalam melindungi data pengguna.
Dalam episode terbaru SuarAkademia, kami berbicara dengan Bestha Inatsan Ashila dari Indonesian Judicial Research Society_(IJRS), tentang lemahnya penanganan korban kekerasan seksual di Indonesia.
Harus ada pertanggung jawaban dari pemerintah atas kebakaran di lapas dengan menyelesaikan penyebab mendasarnya: overcrowding.
Karantina wilayah bukan hanya efektif menurunkan penularan, tapi juga membentuk perilaku patuh masyarakat.
Dalam menghadapi aktivis dan kritik masyarakat, korporasi dan oknum aparat seringkali mengandalkan pendekatan manipulatif yang disebut Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).
Solusi menikahkan korban dan pelaku tidak hanya merampas korban dari berbagai hak yang dimilikinya, tapi juga menunjukkan betapa sistem hukum di Indonesia belum memihak pada korban kekerasan seksual.
Bagaimana sebenarnya konsep consent dari sudut pandang ilmu hukum, dan benarkah hal ini memicu maraknya perilaku seks di luar pernikahan atau yang melanggar hukum?
Pedoman baru bagi jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan mereka hadapi dalam mengakses keadilan.
Ada tiga syarat agar International Criminal Court dapat menindaklanjuti laporan FPI. Semuanya sejauh ini tidak dapat terpenuhi.
Ini kata para ahli hukum lingkungan dan HAM terkait banjir di Kalimantan Selatan.
Job Board
-
Union Organiser
-
Student Services Representative, Contact Centre
-
Centre of Excellence Chief Operating Officer, Quantum Biotechnology (QUBIC)
-
Director, Monash University Museum of Art (MUMA)
-
Data and Multimedia journalist
Top contributors
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Dean of the Faculty of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Assistant Professor of Law, O.P. Jindal Global University
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Executive Director, Indonesia Judicial Research Society
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Researcher, Indonesia Jentera School of Law
-
Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Research Fellow at La Trobe Law School, La Trobe University
-
Director, Herb Feith Indonesian Engagement Centre, Monash University
