Bukan Prabowo yang mengancam demokrasi Indonesia, tapi tangan-tangan oligarki di sekitarnya, dan sekitar Jokowi.
Calon presiden Prabowo Subianto berjoget saat hadir dalam acara pemantauan hasil hitung cepat di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024.
Galih Pradipta/Antara Foto
Tingginya dukungan publik yang diterima Prabowo merupakan efek dari sosok Jokowi di belakangnya. Namun, kemenangannya tidak lantas membuat sosoknya lepas dari bayang-bayang pelanggaran HAM.
Gibran Rakabuming Raka, President Joko “Jokowi” Widodo’s oldest son (right)
Anggi Azzuhri, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) and Musa Alkadzim, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Penerimaan publik terhadap dinasti politik, terutama di kalangan Muslim, didorong oleh para pengkhotbah Islam dan keyakinan mereka tentang apa yang membentuk seorang pemimpin yang baik.
Sejumlah Alat Peraga Kampaye (APK) milik caleg dipaku di pohon di jalan Pase Kota Lhokseumawe, Aceh.
Rahmad/Antara Foto
Kuota 30% dan ‘zipper system’ menjadi penyokong bagi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, dalam prosesnya masih ada praktik ketidakadilan.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo (tengah) berjalan kaki di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, Minggu 4 Februari 2024.
Hafidz Mubarak A/Antara Foto
Pernyataan Jokowi tentang Presiden boleh berkampanye jelas menimbulkan polemik publik, membuat masyarakat bertanya-tanya kapasitas Jokowi sebagai presiden dan kepala negara.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat menyalurkan bantuan sembako di Yogyakarta.
Andreas Fitri Atmoko/Antara Foto
Satu persen orang terkaya menguasai 30% dari total kekayaan di Indonesia. Namun, benarkah mereka pendukung politik dinasti?
Simpatisan mengacungkan dua jari dengan latar belakang gambar calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Desa Gilirejo Baru, Sragen, Jawa Tengah, Senin 1 Januari 2024.
Mohammad Ayudha/Antara Foto
Dinasti politik seharusnya menjadi hal yang patut diberi perhatian khusus. Butuh upaya untuk memutus rantai dinasti yang dapat mengikat kebebasan kita nantinya.
Presiden Joko Widodo.
Hafidz Mubarak A/Antara Foto
Diskusi mengenai politik dinasti menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Ini bermula ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun…
Kirab Pemilu 2024 di Tegal, Jawa Tengah.
Oky Lukmansyah/Antara Foto
Hangga Fathana, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta and Karina Utami Dewi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Praktik demokrasi di dunia tengah menghadapi tantangan yang meningkat dengan adanya dinasti politik dan demagogi. KIta patut mempertanyakan kembali definisi demokrasi itu sendiri.
Presiden Joko Widodo (kiri) dengan dua putranya, Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) dan Kesang Pangarep (ketiga kiri), makan siang bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) beserta anak dan jajarannya.
Akun Instagram @jokowi
Menurut mereka, ketiga masalah ini masih menjadi persoalan serius dalam 10-20 mendatang.
Ilustrasi politikus muda. Virus dinasti politik yang memungkinkan pelimpahan kekuasaan secara bergilir kepada sanak keluarga terus menjamur di Indonesia pascareformasi tahun 1998.
www.shutterstock.com
Dinasti politik memang dimungkinkan dalam sistem dan peraturan yang ada di Indonesia. Masyarakat sebagai pemilih dapat menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu dinasti politik.