Dinasti politik marak terjadi di negara demokrasi dan dianggap sebagai konsekuensi demokrasi. Namun, dampaknya juga akan merusak pilar demokrasi.
Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik
Artikel-artikel mengenai Korupsi
Menampilkan 1 - 20 dari 53 artikel
Akibat korupsi, masyarakat Sulawesi Tengah tak bisa menikmati hasil investasi dan pertambangan nikel yang masif di wilayah mereka.
Sudah saatnya para pembuat kebijakan memasukkan muatan pasal mengenai tindak pidana berdagang pengaruh dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Perpanjangan masa jabatan seakan menjadi jurus andalan. Praktek yang dibalut dengan hukum tetapi malah mengikis demokrasi banyak ditemui di negara-negara dengan rezim legalisme otokratis.
Praktik ‘mark up’ laporan kegiatan mahasiswa telah menjadi rahasia umum yang terjadi di perguruan tinggi, serta menjadi bibit dan peluang korupsi di lingkungan kampus.
Menurut tafsir Al-Quran dan Alkitab, opsi hukuman mati bagi koruptor sangat terbuka dan tidak bertentangan dengan agama.
Dengan mencuatnya kasus penyuapan kampus hingga kontroversi kekayaan rektor, publik mulai menyoroti dan menuntut transparansi pada pimpinan perguruan tinggi. Bagaimana mewujudkannya?
Meski reformasi seleksi masuk perguruan tinggi ala Menteri Nadiem adalah terobosan yan baik, paket kebijakan ini masih menyisakan beragam celah dan pekerjaan rumah.
Korupsi rekrutmen mahasiswa baru, yang harusnya berbasis merit dan keadilan, kini makin gencar di tengah kapitalisme akademik. Perlu perubahan sistemik demi menjaga marwah perguruan tinggi.
Carut marut kondisi internal BUMN itulah yang kemudian diyakini menjadi alasan untuk “membersihkan” lembaga negara tersebut.
Putusan yang didominasi oleh penilaian subjektif akan melahirkan putusan yang sewenang-wenang.
Di episode ini, Andreas Marbun, peneliti di IJRS, menjelaskan bagaimana mahalnya biaya politik mendorong pejabat dan politikus, termasuk mereka yang muda dan pendatang baru, untuk melakukan korupsi.
Buruknya legislasi anti-korupsi dan ketiadaan kemauan politik untuk memperbaikinya menjadi penyebab utama korupsi merajalela dan penegak hukum tak berdaya.
Evaluasi secara analisis dan realistis dapat mencegah pemerintah Indonesia dari pelaksanaan proyek reformasi hukum yang berbiaya tinggi dan kemungkinan besar gagal.
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Perempuan kepala keluarga berada di dalam posisi terjepit. Mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga, tapi mereka tidak dapat bekerja dan tidak mendapatkan upah.
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Desain BRIN yang rawan campur tangan politik menunjukkan keengganan pemerintah mengutamakan riset dan teknologi.
Sistem presidensial di Indonesia menciptakan dinamika politik yang sangat khas.
Tahanan KPK seharusnya bukan penerima vaksin prioritas baik berdasarkan situasi penahanan yang mereka jalani ataupun atas kejahatan yang telah mereka lakukan.
Kontributor teratas
-
Lecturer at the Department of Economics, Faculty of Economic and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Peneliti Kebijakan Pidana, Indonesia Judicial Research Society
-
Head of International Relations Department, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Lecturer, Universitas Indonesia
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Honorary Senior Research Fellow, SMERU Research Institute
-
Distinguished visiting professor, University of Glasgow
-
Professor of Business and Sustainable Development, The University of Edinburgh
-
Professor of Agricultural Economics and Director Human Behavior Laboratory, Texas A&M University
-
Pengajar pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
-
PhD Candidate in Criminology at Australian National University, Australian National University
-
Professor in Practice on Environmental Innovation, School of Social and Environmental Sustainability, University of Glasgow, UK, National University of Singapore
