Pemerintah akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada akhir pekan lalu.
Kenaikan ini memunculkan perdebatan di masyarakat, namun sulit terelakkan. Pasalnya, subsidi BBM telah lama membuat Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) terseok.
Meroketnya harga minyak, imbas dari Perang Rusia-Ukraina, juga membuat Indonesia sebagai pengimpor minyak kewalahan. Belum lagi, subsidi nyatanya lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas sebagai populasi pengguna mobil terbesar, ketimbang kelompok miskin dan rentan yang semestinya menjadi target utama penerima subsidi.
Dari tahun ke tahun, penjualan mobil di Indonesia terus meningkat. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan bahwa pembelian mobil pada 2021 melonjak hingga nyaris 50%, seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi.
Padahal, sektor transportasi berkontribusi 23% pada emisi gas CO2 di dunia pada 2019. Belum lagi, gas buang dari kendaraan berbahan bakar fosil memiliki dampak kesehatan yang tidak main-main, mulai dari gangguan saluran pernapasan, kanker, hingga menurunkan kecerdasan anak.
Kota-kota besar di Indonesia pun punya reputasi buruk soal kemacetan. Warga Jakarta, misalnya, menghabiskan waktu 400 jam tiap tahunnya untuk berjibaku di jalan.
Bisa jadi, kenaikan harga BBM ini adalah momentum yang pas untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Apalagi, Indonesia sudah berkomitmen untuk mereduksi emisi gas rumah kaca dan mencapai “Net Zero Carbon” pada 2060.
Alih-alih sekadar fokus membangun jalan tol untuk terus mengakomodasi pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi atau melubangi kantong negara lewat subsidi bensin, pemerintah dan masyarakat bisa fokus mencari alternatif dari penggunaan kendaraan ber-BBM.
Bagaimana caranya?
Berikut kompilasi dari sejumlah pakar mengenai bagaimana cara mengurangi ketergantungan pada BBM, serta menghindari polusi dan kemacetan akibat penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil.
1. Kembangkan transportasi publik
Dimas Numan Fadhil dari Institut Transportasi dan Logisti Trisakti mengungkapkan bahwa guna mengurangi ketergantungan terhadap BBM, pemerintah seharusnya menggenjot pembangunan infrastruktur transportasi umum di perkotaan.
Peningkatan jangkauan layanan angkutan umum yang andal serta berstandar bisa meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum dan mengurangi kebutuhan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.
Inisiatif ini telah dilakukan misalnya lewat pengadaan kereta commuter, bus Transjakarta, dan Mass Rapid Transit di Jakarta atau kereta ringan di Palembang – namun masih bisa ditingkatkan.
Menilik tipologi perkotaan di Indonesia, moda angkutan umum yang berbentuk angkot atau minibus sepertinya lebih cocok untuk menjangkau warga yang tinggal di kawasan permukiman padat dengan akses jalan sempit.
Untuk meningkatkan jangkauan angkutan umum di daerah, pemerintah dapat memformalkan layanan angkot dengan cara membeli layanan (buy the services) seperti yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Melalui cara ini, pemerintah membayar sejumlah uang kepada operator transportasi berbasiskan nilai perjalanan per kilometer.
Skema pembelian layanan juga meningkatkan keandalan angkot, karena tidak ada lagi kekhawatiran bahwa angkot akan ngetem, kebut-kebutan berebut penumpang, dan berhenti sembarangan. Selain itu, ketersediaan informasi mengenai kedatangan angkot serta informasi kesatuan rute dari awal hingga akhir dapat menambah kepuasan penumpang.
Ide untuk menggratiskan biaya transportasi publik demi membuat pengendara beralih ke kendaraan umum tampaknya menarik untuk dilakukan, namun nyatanya tak efektif.
Meningkatkan biaya parkir, menarik biaya kemacetan, atau menarik pajak bahan bakar bisa dikombinasikan dengan penggratisan moda transportasi publik untuk menurunkan penggunaan mobil pribadi. Selain itu, kesuksesan penghilangan biaya transportasi publik untuk menarik pengguna baru berkendara dengan angkutan umum bergantung pada pada kualitas jasa yang mereka tawarkan.
Transportasi publik yang lebih bersih dan tepercaya merupakan syarat utama agar skema ini bisa mampu bersaing dengan penggunaan mobil pribadi dan menarik investasi yang mampu berdampak besar pada keberlanjutan sistem transportasi.
Read more: Beralih ke transportasi umum dapat mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung dan stroke
2. Transisi ke kendaraan listrik
Laporan Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menyebutkan penggunaan transportasi listrik sebagai salah satu kontributor terbesar dalam pengurangan emisi yang berasal dari mobilitas pribadi.
Asit K. Biswas dari University of Glasgow dan Cecilia Tortajada dari National University of Singapore juga menekankan bagaimana transisi ke kendaraan listrik menjadi semakin vital dalam upaya mengurangi emisi. Teknologinya pun kini makin murah dan akomodatif dengan harga baterai yang makin terjangkau dan jarak tempuh yang makin jauh.
Transisi ke kendaraan listrik memang menjadi pilihan negara-negara di dunia dalam upayanya mencapai target pengurangan emisi di wilayah kedaulatan masing-masing. Laporan IPCC menunjukkan bahwa kebijakan yang kuat di berbagai negara telah menjadi faktor pendorong produksi kendaraan listrik.
Pada 2021 saja, total penjualan kendaraan listrik berpenumpang tumbuh tiga kali lipat menjadi 6,6 juta dari 2019, atau sekitar 9% dari penjualan mobil tahun lalu.
Presiden Joko Widodo sendiri bisa dibilang cukup ambisius dalam mengejar pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah berencana membuat Indonesia menjadi negara pertama dengan industri hulu sampai hilir untuk baterai mobil listrik.
Krisna Gupta dari Center of Indonesian Policies Studies (CIPS) dan Wishnu Mahraddika dari Australian National University berpendapat bahwa Indonesia – sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar dunia – memiliki daya tarik yang tinggi bagi produsen sel baterai dan mobil listrik global. Hal ini tak hanya mendukung hilirisasi pertambangan Indonesia, namun juga mendorong perubahan industri otomotif di skala nasional.
Demi mendongkrak penggunaan mobil listrik di Indonesia, Zulfika Satria Kusharsanto dan Agus Sucipto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan pemerintah akan pentingnya memperbanyak stasiun isi baterai dan memberikan insentif bagi para pengguna.
Zulfika dan Agus mengapresiasi langkah pemerintah untuk memberikan insentif pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan listrik paling besar 10% atas dasar pengenaan, serta pembebasan kendaraan listrik dari aturan ganjil genap di Jakarta.
Mereka juga merekomendasikan pemerintah untuk memformulasikan skema-skema diskon dari PLN untuk pengisian kendaraan listrik untuk meningkatkan pemakaian agar dapat bersaing dengan kendaraan ber-BBM.
Namun, satu hal yang perlu diingat dalam pengimplementasian kebijakan-kebijakan ini adalah bagaimana kemampuan untuk memangkas emisi gas rumah kaca bergantung pada seberapa “bersih” sumber listrik yang digunakan untuk mengisi daya kendaraan listrik. Selain itu, isu mengenai dampak dari penambangan material yang dibutuhkan untuk memproduksi kendaraan listrik – seperti kobalt, lithium, dan nikel – juga perlu jadi bahan pertimbangan.
Tentu saja, penerapan transportasi listrik di Indonesia harus dibarengi dengan peningkatan bauran energi terbarukan.
Alloysius Joko Purwanto dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia menegaskan bahwa mencapai penggunaan energi terbarukan sebesar 25% dalam pembangkit listrik adalah sebuah syarat mutlak jika mobil listrik colok diharapkan akan berkontribusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Saat ini, bauran energi terbarukan Indonesia masih berada di level 11%.
Namun, Robert McLachlan dari Massey University menekankan bahwa berpindah ke mobil listrik tetap pilihan yang rasional dalam memerangi perubahan iklim, bahkan jika sumber listrik yang digunakan bukanlah berasal dari energi bersih. Pasalnya, emisi total yang dihasilkan kendaraan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tetap lebih rendah dari kendaraan yang menggunakan bensin atau pun solar, dengan turut memperhitungkan emisi dari ekstraksi dan pengolahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan bahan bakar fosil.
Selain itu, Ran Boydell dari Heriot-Watt University berpendapat bahwa membeli mobil listrik tetap lebih baik daripada membeli kendaraan bensin. Sebab, seiring dengan adaptasi kendaraan listrik, negara-negara juga mulai bertransisi ke pembangkit listrik terbarukan.
Dan, menurut Elsa Dominish dan Nick Florin dari University of Technology Sydney, daur ulang baterai kendaraan listrik – yang dibarengin dengan penerapan aktivitas pertambangan yang bertanggung jawab – dapat mengatasi dampak negatif serta mengurangi permintaan komoditas mineral yang diperlukan dalam produksi kendaraan listrik.
Read more: Dua cara pemerintah bisa kelola limbah baterai kendaraan listrik
3. Manfaatkan omprengan atau nebeng
Mengompreng atau menebeng teman yang satu arah dapat membantu mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi, yang tentunya akan mengurangi penggunaan bensin, mengurangi kemacetan, serta memangkas polusi udara. Kegiatan ini juga menunjang kohesi sosial, membangun pertemanan, dan mendukung ekonomi berbagi (sharing ekonomy).
Di Jakarta, omprengan diadopsi sebagai moda transportasi alternatif yang mendukung mobilitas para komuter untuk saling berbagi kendaraan (ridesharing) dalam perjalanan pulang pergi dari kantor di pusat Jakarta karena keterbatasan angkutan umum.
Menurut riset kecil yang dilakukan oleh Dwiyanti Kusumaningrum dari BRIN pada 2018, satu titik simpul omprengan dalam durasi yang singkat (pukul 05.15-05.30) dapat mengakomodasi setidaknya 80 orang dengan jumlah 10 mobil. Jika diestimasi tiap kota pinggiran memiliki 4 titik simpul, maka perkiraan komuter yang dapat terangkut oleh moda ini sekitar 1.280 penumpang.
Menurut Dwiyanti, sebetulnya aspek legalitas omprengan masih jadi pertanyaan. Namun, hingga saat ini, praktik mengompreng masih banyak ditemukan di hampir seluruh pinggiran Jakarta, di antaranya Tangerang, Bekasi, Depok, dan juga Bogor. Hal ini karena jumlah angkutan umum di pinggiran Jakarta memang masih belum memadai dan sebaran jangkauannya masih belum merata.
Hal ini dibuktikan dengan sebaran titik-titik simpul omprengan yang secara spasial memang berada cukup jauh dari rute bus reguler dan jaringan kereta. Di samping itu, jika dibandingkan dengan kenyamanan dan efektivitas moda, omprengan masih menjadi favorit karena lebih mudah, murah, dan cepat.
Saat ini, aktivitas omprengan berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Banyak para pelanggan memanfaatkan media sosial untuk saling berkoordinasi dalam mencari tebengan seperti di Twitter dan Facebook. Aplikasi-aplikasi online banyak juga bermunculan seperti Nebengers, Nebeng.com dan Ompreng.com.
Kenaikan harga BBM dan segudang alasan di baliknya bisa jadi momen Indonesia untuk berkaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, pendekatan ini tidak hanya butuh dukungan penuh dari pemerintah, tapi juga perubahan paradigma di masyarakat.