Organisasi nonpemerintah (NGO) perempuan perlu lebih gencar mempersiapkan kandidat potensial bakal caleg perempuan untuk maju dalam Pemilu 2024.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Keterwakilan Perempuan
Displaying all articles
Ada ekspektasi tertentu atas peran dan pendekatan diplomat perempuan dalam memimpin kantor perwakilan di negara dengan karakter di atas
Melihat komposisi yang ada, tidak terlihat ada upaya serius di pengembangan sumber daya manusia, pembenahan birokrasi, dan keterwakilan perempuan.
Pemenuhan kuota 30% harus terus didorong dan kualitas anggota legislatif perempuan diperbaiki.
Sistem Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia didominasi oleh pria dan hal ini membuat perempuan enggan masuk ke politik.
Kemenangan politisi perempuan pad pemilu paruh waktu Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu sedianya dapat menjadi contoh bagi perempuan Indonesia untuk melawan kekolotan politik tanah air.
Interaksi antara tujuh variabel sosio-politik yang ternyata mempengaruhi tingkat perwakilan perempuan di parlemen nasional.
Semakin banyak perempuan yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Legislator perempuan dan laki-laki beda pendapat mengenai penyebab sulitnya perempuan menang dalam pemilu. Mereka juga beda pendapat mengenai legitimasi dan efektifitas kebijakan kuota gender.
Kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen di daftar calon tetap (DCT) belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan.
Top contributors
-
Lecturer in Political Science and International Relations, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Dosen Sosiologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Dosen Tetap Bidang Politik Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta
-
Adjunct Assistant Professor, Universitas Bakrie
-
Assistant Professor at the Department of Public Policy and Management, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher at Research Center for Politics, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti Senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
