Pemerintah menerbitkan kebijakan \yang membolehkan ormas keagamaan mengelola konsensi tambang. Pertanyaannya, mampukah ormas mengelola industri padat modal dan menjauhan diri dari lingkaran korupsi?
Academic rigor, journalistic flair
Articles on nikel
Displaying all articles
Banyak kontroversi dan dampak serius di balik ambisi hilirisasi nikel Indonesia. Sudah waktunya kita melepaskan diri dari narasi baterai kendaraan listrik dan berfokus pada aspek keberlanjutan nikel.
Godaan untuk menghalalkan segala cara penambangan mineral kritis adalah kekeliruan berbahaya. Dampak sosial dan lingkungan penambangan tak berkelanjutan sangat menyeramkan.
Bias kota mengakibatkan komunitas di pedesaan menanggung dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari kebijakan yang menopang kepentingan dan menguntungkan kelompok perkotaan serta lebih berkuasa.
Akibat korupsi, masyarakat Sulawesi Tengah tak bisa menikmati hasil investasi dan pertambangan nikel yang masif di wilayah mereka.
Isu lingkungan, perkembangan teknologi, dan akses perdagangan berpotensi menjegal ambisi pemerintah untuk melakukan hilirisasi nikel dan mengembangkan sentra baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Indonesia resmi mengajukan banding terkait putusan WTO soal larangan ekspor bijih nikel. Bagaimana peluangnya dan apa dampaknya jika banding ini ditolak?
Larangan ekspor nikel diklaim berhasil membangkitkan hilirisasi industri di Indonesia. Benarkah demikian?
Berkembangnya penggunaan mobil listrik bisa membantu Indonesia naik kelas dalam rantai pasok global.
Top contributors
-
Senior fellow at CIPS and a lecturer at International Trade faculty, Politeknik APP Jakarta
-
Lecturer in Government Science, Universitas Tadulako
-
PhD Student, Minerals and Energy Resources Engineering, UNSW Sydney
-
PhD Scholar, Australian National University
-
Direktur, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Senior lecturer, Universitas Gadjah Mada
-
Managing Director, Energy Shift Institute
-
Assistant Professor of Law, Faculty of Law, University of Calgary
