Prabowo ingin menggenjot swasembada energi bersih. Namun, tanpa pengawasan pertambangan, “just energy transition” atau transisi energi berkeadilan hanyalah istilah glamor untuk sebuah upaya yang tidak efektif.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Pertambangan
Displaying 1 - 20 of 22 articles
CC BY-SA70.7 MB (download)
Baru-baru ini terjadi polemik mengenai pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah…
Pemerintah menerbitkan kebijakan \yang membolehkan ormas keagamaan mengelola konsensi tambang. Pertanyaannya, mampukah ormas mengelola industri padat modal dan menjauhan diri dari lingkaran korupsi?
Godaan untuk menghalalkan segala cara penambangan mineral kritis adalah kekeliruan berbahaya. Dampak sosial dan lingkungan penambangan tak berkelanjutan sangat menyeramkan.
The demand for the minerals needed to build clean energy technology currently exceeds the available supply. If this issue continues, governments may find it hard to reach their clean energy targets.
Bias kota mengakibatkan komunitas di pedesaan menanggung dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari kebijakan yang menopang kepentingan dan menguntungkan kelompok perkotaan serta lebih berkuasa.
Agar tak terbuai dengan janji-janji nasionalisme dan keuntungan sementara, masyarakat perlu memahami motivaasi pengambilalihan aset asing dan mendorong langkah strategis.
Akibat korupsi, masyarakat Sulawesi Tengah tak bisa menikmati hasil investasi dan pertambangan nikel yang masif di wilayah mereka.
Transisi energi membutuhkan banyak sekali mineral kritis seperti nikel. Bagaimana memastikan penambangannya tak menambah kerusakan lingkungan?
Penambangan pasir laut mengakibatkan abrasi, kerusakan ekosistem karang hingga lamun, ekosistem laut dalam, bahkan konflik sosial masyarakat pesisir.
Jika kita gagal menyeimbangkan dampak sosial dari perubahan iklim dengan tindakan iklim yang bertanggung jawab, kita berisiko mengganti satu jenis bahaya dengan yang lain – dan ini akan menjadi bencana baru.
Penyusun dokumen kinerja lingkungan adalah pihak-pihak yang ditunjuk pemerintah daerah, sehingga sulit mendapati analisis yang kritis mengenai persoalan lingkungan dalam dokumen kinerja mereka.
Penutupan bertahap tambang emas adalah langkah penting menuju dunia yang berkelanjutan.
Gerakan antitambang masyarakat pulau Bangka terjadi secara parsial, terbatas pada kelompok tertentu, serta diwarnai konflik horizontal.
Ekospiritualitas tidak dianalisis dalam dokumen Andal proyek bendungan Bener. Dokumen hanya memuat data seperti jumlah penduduk, ataupun sebaran profesi, dan sebagainya.
Bitcoin menarik perhatian dari pembeli besar seperti Tesla. Tetapi, jangan tertipu, karena bisa berarti bencana iklim.
Ini kata para ahli hukum lingkungan dan HAM terkait banjir di Kalimantan Selatan.
Revisi UU Minerba 2009 masih memberikan kelonggaran bagi perusahaan tambang untuk menutup lubang bekas tambang. Ini berpotensi meningkatkan angka korban kecelakaan.
Pemerintahan Trump mendukung tambang baru di Alaska dan Minnesota yang ditentang karena dapat menghancurkan daerah tersebut.
Walaupun struktur politik menciptakan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, implementasi dari regulasi yang berkaitan tidak sebaik di atas kertas.
Top contributors
-
Lecturer in Government Science, Universitas Tadulako
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
Associate Director, Refugee Law Lab, York University, Canada
-
ARC DECRA Fellow, School of Geography, Earth and Atmospheric Sciences, The University of Melbourne
-
PhD Student, Minerals and Energy Resources Engineering, UNSW Sydney
-
Assistant Professor in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Professor of Technology and Operations Management, INSEAD
-
Peneliti Hukum pada Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
Lecturer at the International Relations Department, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
-
Assistant Professor of Law, Faculty of Law, University of Calgary
-
Senior lecturer, Universitas Gadjah Mada
-
Mahasiswa Doktor Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Assistant Professor, University of Toronto
