Rangkap jabatan di BUMN adalah masalah moral dan ekonomi. Masalah ini akan bersama kita sampai Kementerian BUMN bisa melihat ini sebagai masalah bagi keadilan sosial.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Korupsi
Displaying 1 - 20 of 24 articles
Di tengah wabah, birokrat di Indonesia semakin terjepit di bawah sistem yang ketat, mengeksploitasi, dan mendiskriminasi. Saatnya birokrat bersikap kritis dan melawan ketidakadilan.
Dalam sistem peradilan sejak Orde Baru hingga sekarang, jaksa hanya berperan kecil. Ini harus diubah.
Sistem politik pasca Reformasi membuka celah lebih lebar untuk korupsi, melalui kesepakatan antara pemerintah dan parlemen.
Perppu tersebut mengabaikan prinsip-prinsip hukum administrasi dan keuangan negara.
Konflik kepentingan dapat terjadi ketika keputusan atau program pemerintah menguntungkan seorang pejabat baik secara finansial atau tidak.
Omnibus Law lewat UU Cipta Kerja akan melanjutkan orientasi kebijakan perburuhan yang ramah pasar yang pada akhirnya akan mengurangi hak-hak buruh. Padahal bukan aturan masalah terbesar Indonesia.
Apa yang terjadi ketika keyakinan dan keputusan seorang pemimpin berdampak negatif secara tidak langsung terhadap perusahaannya?
Menteri BUMN yang baru berupaya menanamkan kepemimpinan yang beretika di BUMN, tetapi menemukan pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih dan bebas kontroversi bukanlah perkara mudah.
Revisi UU KPK adalah bagian dari berbagai macam upaya yang dilakukan DPR bersama pemerintah untuk melemahkan KPK. KPK juga menghadapi kriminalisasi dan intimidasi selama menjalankan tugas-tugasnya.
Kecurangan terjadi karena kuatnya hubungan antara penyelengggara pemilu dan caleg, sistem pemilihan yang mendorong kompetisi keras, dan lemahnya sistem pendukung pemilihan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa revisi UU KPK bermasalah dalam konteks formil pembentukan.
UU KPK memang perlu mendapat perhatian serius demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini tidak tepat.
Revisi UU KPK cacat formil karena menyalahi tiga prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kenapa orang kaya pun berlaku curang dalam laporan pajak? Sebuah riset menemukan bawah sifat curang bisa jadi bawaan dari lahir.
Kebohongan besar dimulai dari tipu-tipu kecil. Sebuah studi membuktikan bahwa otak dapat beradaptasi terhadap kebohongan yang kita ciptakan.
Tidak ada langkah konkret dan baru yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon–Joko "Jokowi" Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno– dalam memberantas korupsi.
Kurangnya mekanisme pemberian hadiah yang jelas dan kecilnya jumlah insentif adalah salah satu alasan mengapa peraturan ini mungkin tidak efektif.
Cara pandang yang perlu dihindari adalah memperlakukan sekolah sebagai pabrik yakni memproduksi lulusan melalui nilai ujian nasional, mempekerjakan “mesin” guru, dan pakai sistem produksi kurikulum.
Riset menunjukkan nepotisme dapat berdampak buruk bagi ekonomi. Namun penelitian saya mengisyarakatkan kebanyakan orang tidak menganggap nepotisme masalah besar.
Top contributors
-
Lecturer at the Department of Economics, Faculty of Economic and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Lecturer, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Professor of Business and Sustainable Development, University of Edinburgh
-
Adjunct assistant professor, Universitas Bakrie
-
Senior Research Fellow, Institute of Water Policy, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore
-
Distinguished visiting professor, University of Glasgow
-
Professor of Agricultural Economics and Director Human Behavior Laboratory, Texas A&M University
-
Senior Researcher, SMERU Research Institute
-
PhD Candidate in Criminology at Australian National University, Australian National University
-
Lecturer of Criminal Law and Criminal Justice System, Universitas Brawijaya
-
Researcher at Indonesia Judiciary Monitoring Society, Faculty of Law, Universitas Indonesia
-
Dosen Psikologi Forensik Fakultas Psikologi, Universitas Surabaya
-
Lecturer, Universitas Indonesia
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
