Kasus korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo mengungkap kejanggalan ekpsor benur dan indikasi oligarki kebijakan ini.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Oligarki
Displaying all articles
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah menjadi ikon bagi masyarakat sipil Indonesia dan pembela kepentingan publik yang teguh.
Penggunaan metode _omnibus law_ dalam perundang-undangmemiliki banyak masalah, harus ditinjau ulang.
UU Cipta kerja disinyalir hanya memperkaya kalangan atas dan merugikan kalangan bawah.
Status pegawai KPK sebagai ASN menempatkan KPK di bawah kendali dan kekang eksekutif.
Menurut mereka, ketiga masalah ini masih menjadi persoalan serius dalam 10-20 mendatang.
Riset saya mempelajari mengapa Menteri Susi tidak dimasukkan lagi ke kabinet Jokowi yang ke dua. Gayanya yang keras mengasingkan banyak pihak, dan suatu koalisi bangkit untuk menjatuhkannya.
Literasi media perlu bukan hanya untuk membantu kita menavigasi berita hoaks tetapi juga membaca kepentingan pemilik media di balik berita.
Top contributors
-
Lecturer of International Relations, Faculty of Humanities, Binus University
-
Lecturer in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Ph.D Student in Political Science, Northwestern University
-
Lecturer at Department of Communication Science, Universitas Gadjah Mada
-
Assistant Professor of Religious Studies and Literature, Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
PhD candidate and Associate Director, Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Lecturer in Politics and International Relations, University of Auckland
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Peneliti Kebijakan Kelautan dan Perikanan, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
