Pembangkangan sipil tak melanggar konstitusi, karena menjadi cara rakyat untuk melawan pembuat kebijakan yang terang-terangan menjadi pembangkang konstitusi.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Oligarki
Displaying all articles
Antonio Gramsci adalah seorang intelektual yang menjadi sekretaris pertama Partai Komunis Italia. Ia merupakan salah satu tokoh abad ke-20 yang paling berpengaruh dalam lingkup filosofi dan teori yang…
Bukan Prabowo yang mengancam demokrasi Indonesia, tapi tangan-tangan oligarki di sekitarnya, dan sekitar Jokowi.
Dua hal menonjol yang ditinggalkan Jokowi menjelang akhir kekuasaannya, yakni bergesernya karakter sang Presiden dan dinasti politik.
Akar masalah utama sistem politik adalah ekspansi modal dan pemodal dalam ranah politik. Untuk mereduksinya, sistem pemilunya dan mekanisme pembiayaan politik dan kampanye harus dibenahi.
Jangan sampai kita memilih kaum muda yang hanya mendompleng status dari dinasti politik atau yang hanya akan membentuk oligarki.
Kepala desa menjadi aktor dominan dalam membentuk kebijakan nasional terkait desa dan memengaruhi konstelasi politik nasional, tetapi juga melahirkan polarisasi dan oligarki lokal di desa.
Dinamika kuasa yang timpang dan pemaknaan bukti yang cenderung beragam rentan membuat kebijakan malah menjadi eksklusif dan tidak berpihak pada kelompok marginal.
Tata kelola politik yang berpusat di elite dan meningkatnya halangan bagi masyarakat sipil semakin mempersulit warga Asia Tenggara di tengah krisis.
Kasus korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo mengungkap kejanggalan ekpsor benur dan indikasi oligarki kebijakan ini.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah menjadi ikon bagi masyarakat sipil Indonesia dan pembela kepentingan publik yang teguh.
Penggunaan metode omnibus law dalam perundang-undangmemiliki banyak masalah, harus ditinjau ulang.
UU Cipta kerja disinyalir hanya memperkaya kalangan atas dan merugikan kalangan bawah.
Status pegawai KPK sebagai ASN menempatkan KPK di bawah kendali dan kekang eksekutif.
Menurut mereka, ketiga masalah ini masih menjadi persoalan serius dalam 10-20 mendatang.
Riset saya mempelajari mengapa Menteri Susi tidak dimasukkan lagi ke kabinet Jokowi yang ke dua. Gayanya yang keras mengasingkan banyak pihak, dan suatu koalisi bangkit untuk menjatuhkannya.
Literasi media perlu bukan hanya untuk membantu kita menavigasi berita hoaks tetapi juga membaca kepentingan pemilik media di balik berita.
Top contributors
-
Indonesianists | Researcher Kajian Kawasan dan Politik Internasional di Lingkar Kajian Kolaboratif (LKK) | Lecturer, Universitas Diponegoro
-
Associate researcher, Centre Asie du sud-est (CASE), École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Associate Professor on Population and Social Research, Mahidol University
-
PhD Student in Sociology, The University of Melbourne
-
Associate professor, University of Malaya
-
Lecturer in Politics and International Relations, University of Auckland, Waipapa Taumata Rau
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Lecturer in Political Science and International Relations, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Associate Director, Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Senior Lecturer, Politics and Security Studies, Murdoch University
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti, Universitas Gadjah Mada
-
Assistant Professor of Religious Studies and Literature, Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada
