Riset kami menemukan bahwa aktivisme mahasiswa masih menjaga jarak dari politik elektoral dan perebutan kekuasaan melalui partai politik, namun peka terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Demokrasi
Displaying 1 - 20 of 74 articles
Di negara demokrasi manapun, masa jabatan pemimpin selalu dibatasi hanya sampai jangka waktu tertentu.
Meme viral yang bergerak cepat dapat menciptakan hubungan singkat yang berisiko rendah namun lucu dan sehat, di platform media sosial yang buruk.
Halaman depan harusnya menjadi balai warga, tempat pembaca berdiskusi dan berdebat atas isu penting bagi komunitas dan sekitarnya.
Kami ngobrol dengan Wijayanto, peneliti media dan demokrasi di Universitas Diponegoro (UNDIP) tentang riset terbaru timnya tentang cara kerja pasukan siber pada lima peristiwa politik di Indonesia.
Media digital membuka ruang baru partisipasi politik, terutama untuk kelompok Generasi Milenial dan Z. Sayangnya, pemerintah cenderung menghadapi aktivisme generasi muda menggunakan represi.
Kelompok masyarakat yang secara sosial terpinggirkan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyuarakan kepentingannya pada publik - bahkan membentuk publiknya sendiri.
Dinamika kuasa yang timpang dan pemaknaan bukti yang cenderung beragam rentan membuat kebijakan malah menjadi eksklusif dan tidak berpihak pada kelompok marginal.
Big tech semakin memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat kekuasaan mereka. Banyak pertanyaan kini timbul tentang bagaimana legitimasi, hak-hak dan demokrasi di era digital.
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Banyak orang di Indonesia memiliki persepsi bahwa usia muda menandakan belum matangnya pengalaman maupun kemampuan seseorang untuk terjun ke dunia politik.
Di satu sisi, teknologi telah membantu publik menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Namun, di sisi lain, teknologi juga membantu penguasa membungkam kritik.
TikTok, sebuah platform media sosial yang populer di kalangan Gen Z, menyediakan ruang untuk mengekspresikan identitas lokal dan kedaerahan anak muda Indonesia.
COVID-19 memiliki dampak positif dan negatif bagi lingkungan hidup di Indonesia, tapi prospek jangka panjang bagi lingkungan pasca-pandemi terlihat mengkhawatirkan.
Dari nikahan Atta-Aurel hingga pengaturan TikTok: mengurai masalah KPI.
Masalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah puncak gunung es dari carut-marutnya sistem penyiaran Indonesia Indonesia.
Isu-isu terkait hak-hak sipil, kesenjangan, korupsi, dan politik praktis menjadi sorotan utama bagi para pakar dan peneliti.
Pernyataan Jokowi meminta kritik meragukan mengingat adanya ancaman pasal karet terhadap pengkritik.
Peristiwa di Capitol - sebuah pemberontakan dengan kekerasan - secara teknis tidak bisa disebutkan sebagai kudeta.
Selama sembilan bulan pandemi, kita telah menyaksikan ancaman serius terhadap kebebasan sipil - ini tidak hanya terhadap privasi, tapi juga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di ranah digital.
Kenyataan bahwa Biden tidak menang telak menunjukkan bahwa Trump bukanlah anomali dalam masyarakat AS. Ia adalah bagian nyata, bahkan sangat besar dan menentukan.
Top contributors
-
Associate Professor, Monash University
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Lecturer, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Research Fellow, Indonesia Programme, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University
-
Lecturer (Universitas Mataram) , PhD Candidate, Monash University
-
Dosen Media dan Demokrasi, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro
-
Lecturer of Constitutional Law, Universitas Airlangga
-
Chair of Cognitive Psychology, University of Bristol
-
Associate Professor of Philosophy, Rochester Institute of Technology
-
Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Organizational Sociologist, Universitas Indonesia
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Lecturer, Universitas Indonesia
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
