Peristiwa di Capitol - sebuah pemberontakan dengan kekerasan - secara teknis tidak bisa disebutkan sebagai kudeta.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Demokrasi
Displaying 1 - 20 of 57 articles
Selama sembilan bulan pandemi, kita telah menyaksikan ancaman serius terhadap kebebasan sipil - ini tidak hanya terhadap privasi, tapi juga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di ranah digital.
Kenyataan bahwa Biden tidak menang telak menunjukkan bahwa Trump bukanlah anomali dalam masyarakat AS. Ia adalah bagian nyata, bahkan sangat besar dan menentukan.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah menjadi ikon bagi masyarakat sipil Indonesia dan pembela kepentingan publik yang teguh.
Keputusan pemerintah untuk tidak menunda pilkada, sebagian besar dipengaruhi alasan ekonomi dan poliitk
Ada kecenderungan dalam advokasi kebijakan yang menghambat kemajuan perempuan dan membatasi kebebasan perempuan dalam memilih.
Aktor-aktor politik membuka diri pada kelompok konservatif untuk mendulang suara dalam pemilihan umum. Kelompok konservatifpun semakin aktif mendorong kepentingan mereka.
Dalam perjalanan sejarah bangsa, kaum muda selalu memainkan peran penting dan revolusioner.
Ketentuan hukum soal penggunaan kekerasan oleh kepolisian di Indonesia belum kuat.
Aturan pengelolaan dana kampanye yang ada masih memiliki beberapa celah yang jika tidak diperbaiki justru bisa mendorong praktik-praktik kecurangan tetap terjadi.
Gejolak rasisme di Amerika Serikat membuat banyak pihak melihat Amerika sebagai negara yang munafik dan mempertanyakan kualitas demokrasi Amerika.
Sistem politik pasca Reformasi membuka celah lebih lebar untuk korupsi, melalui kesepakatan antara pemerintah dan parlemen.
Pada dasarnya perpu memiliki sifat kediktatoran. dan harus digunakan dengan sangat hati-hati.
_Constitutional complaint_ perlu diadopsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hak asasi warga negara yang terdampak kebijakan pemerintah.
Mereka tidak mampu memimpin dalam situasi krisis karena sifat bias optimisme dan rasa puas diri, ambigu, dan anti-sains.
Di dunia maya, dalam ruang siber, aktivitas politik akan menemukan rumah baru.
Pakistan, Iran, dan Arab Saudi menghukum penista agama secara keras. Hukum semacam itu memiliki motif politik dan agama: hukum tersebut adalah alat untuk menghancurkan perbedaan pendapat
'Mereka bisa jadi tukang bohong, tapi paling tidak mereka jujur.'
Media baru memfasilitasi gerakan sosial di banyak negara. Apa yang terjadi setelah gerakan-gerakan ini berakhir?
Narasi perang melawan radikalisme merupakan strategi pemerintah untuk melegitimasi upaya penyempitan ruang demokrasi.
Top contributors
-
Lecturer, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Research Fellow, Indonesia Programme, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University
-
Lecturer (Universitas Mataram) , PhD Candidate, Monash University
-
Dosen Paramadina Graduate School of Communication, Paramadina University
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Chair of Cognitive Psychology, University of Bristol
-
Associate Professor of Philosophy, Rochester Institute of Technology
-
Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, University of Melbourne
-
Organizational Sociologist, Universitas Indonesia
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Lecturer, Universitas Indonesia
-
Associate professor, Crawford School of Public Policy, Australian National University
-
Associate lecturer in Communication, Universitas Padjadjaran
-
Dean of the Faculty of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Lecturer of International Relations, Faculty of Humanities, Binus University
