Menteri BUMN yang baru berupaya menanamkan kepemimpinan yang beretika di BUMN, tetapi menemukan pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih dan bebas kontroversi bukanlah perkara mudah.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on KPK
Displaying all articles
Revisi UU KPK adalah bagian dari berbagai macam upaya yang dilakukan DPR bersama pemerintah untuk melemahkan KPK. KPK juga menghadapi kriminalisasi dan intimidasi selama menjalankan tugas-tugasnya.
Kecurangan terjadi karena kuatnya hubungan antara penyelengggara pemilu dan caleg, sistem pemilihan yang mendorong kompetisi keras, dan lemahnya sistem pendukung pemilihan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa revisi UU KPK bermasalah dalam konteks formil pembentukan.
Menurut konstitusi, Jokowi tetap dapat mengeluarkan perppu sebagai bagian dari kewenangan independen presiden.
Tak lama setelah wafatnya BJ Habibie, presiden yang turut membidani proses reformasi setelah 1998, pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang yang anti-demokrasi.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, University of Melbourne
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Assistant Professor, Universitas Indonesia
-
PhD Candidate focusing on Public Sector Integrity and Management, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
-
Professor, Brian Picot Chair in Ethical Leadership, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
-
Research associate Brian Picot Chair in Ethical Leadership, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
