Dengan mencuatnya kasus penyuapan kampus hingga kontroversi kekayaan rektor, publik mulai menyoroti dan menuntut transparansi pada pimpinan perguruan tinggi. Bagaimana mewujudkannya?
Unjuk rasa di depan kantor Mahkamah Agung (MA).
Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto
Di episode ini, Andreas Marbun, peneliti di IJRS, menjelaskan bagaimana mahalnya biaya politik mendorong pejabat dan politikus, termasuk mereka yang muda dan pendatang baru, untuk melakukan korupsi.
Kompleks Parlemen di Jakarta.
Hafidz Mubarak A./Antara Foto
Buruknya legislasi anti-korupsi dan ketiadaan kemauan politik untuk memperbaikinya menjadi penyebab utama korupsi merajalela dan penegak hukum tak berdaya.
Gedung Pengadilan Tipikor di Jakarta.
Rosa Panggabean/Antara Foto
Evaluasi secara analisis dan realistis dapat mencegah pemerintah Indonesia dari pelaksanaan proyek reformasi hukum yang berbiaya tinggi dan kemungkinan besar gagal.
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Majelis Hakim MK Wahiduddin Adams (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang uji formil Undang-Undang KPK di Gedung MK, Jakarta.
Rivan Awal Lingga/Antara Foto
Nabila Yusuf, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Petugas medis menyuntikkan vaksin COVID-19 Sinovac kepada tenaga medis di Puskesmas Setiabudi, Jakarta.
Reno Esnir/Antara Foto
Tahanan KPK seharusnya bukan penerima vaksin prioritas baik berdasarkan situasi penahanan yang mereka jalani ataupun atas kejahatan yang telah mereka lakukan.
Seorang aktivis mahasiswa membawa poster saat berunjuk rasa di depan gedung Deawan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tahun lalu.
ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/wsj.
Penggunaan bahasa protes yang riang dan jenaka menunjukkan pergeseran persepsi politik anak muda.
KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pras.
Iris van Eeden Jones, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington; Dedy Eryanto, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington, and Karin Lasthuizen, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
Menteri BUMN yang baru berupaya menanamkan kepemimpinan yang beretika di BUMN, tetapi menemukan pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih dan bebas kontroversi bukanlah perkara mudah.
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Revisi UU KPK adalah bagian dari berbagai macam upaya yang dilakukan DPR bersama pemerintah untuk melemahkan KPK. KPK juga menghadapi kriminalisasi dan intimidasi selama menjalankan tugas-tugasnya.
Kecurangan terjadi karena kuatnya hubungan antara penyelengggara pemilu dan caleg, sistem pemilihan yang mendorong kompetisi keras, dan lemahnya sistem pendukung pemilihan.
Tak lama setelah wafatnya BJ Habibie, presiden yang turut membidani proses reformasi setelah 1998, pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang yang anti-demokrasi.
Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)