Sebuah bagian besar dari hutang pemerintah Indonesia untuk memerangi COVID-19 adalah sebuah hutang 50 tahun dalam dolar AS. Ini bisa menjadi sebuah masalah besar di dekade yang akan datang.
Pandemi bukanlah kejadian alami melainkan disebabkan kegagalan penerapan sistem kesiapsiagaan sedari awal. Bahkan untuk mengakhirinya pun tidak lepas dari tensi politik global.
Di masa pandemi, pemidanaan beserta prosedurnya harus ditata ulang agar penegakan hukum dilakukan semata untuk mencegah penyebaran penyakit dan tetap menjamin HAM.
Pemerintah kecamatan, kabupaten, dan provinsi harus mengidentifikasi bangunan dengan aula besar, atau bahkan rumah-rumah penduduk dengan ukuran besar untuk mengkarantina semua kasus ODP, OTG dan +RT.
Saat ini Indonesia dalam persimpangan penting untuk mencegah perluasan COVID, dalam artikel ini 6 rekomendasi strategi berbasis bukti diajukan agar Indonesia mampu mengendalikan COVID tanpa lockdown.
Peter Alagona, University of California, Santa Barbara
Kalelawar lebih berperan dalam membantu penyerbukan tanaman dan memakan hama serangga dibandingkan untuk menyebarkan berbagai virus - yang sebenarnya terjadi karena ulah manusia sendiri.
Selain menetapkan kedaruratan kesehatan dan memerintahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Jokowi juga membuka ruang diterapkannya status ‘darurat sipil’ jika situasi pandemi semakin parah.
Maître de Conférences (HDR) à Sorbonne Université, ISYEB - Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (CNRS, MNHN, SU, EPHE, UA), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)