Sejarah telah menunjukkan dampak fatal yang bisa timbul jika ilmu pengetahuan alam disetir kepentingan ideologi, dari penelitian tentang iklim, kesehatan publik, hingga biologi.
Kami berbicara dengan dua profesor untuk menjelaskan kekhawatiran mereka terhadap keberadaan dewan pengarah tersebut di salah satu institusi riset terbesar di Indonesia.
Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud yang bukan kali pertama ini menunjukkan pemerintah bingung dalam menentukan kelembagaan antara bidang riset dan pendidikan. Bagaimana negara lain mengaturnya?
Yanuar Nugroho, Centre for Innovation Policy and Governance
Penggabungan sebagian fungsi ristek ke dalam Kemendikbud, bersamaan dengan pemisahan BRIN menjadi lembaga sendiri, membawa tantangan –- bahkan masalah.
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Meskipun sudah diwacanakan sejak 2019, Peraturan Presiden (Perpres) terkait struktur dan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih belum jelas bahkan setelah hampir 2 tahun.
Ketidakjelasan aturan self-plagiarism di Indonesia menimbulkan pertanyaan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam reproduksi ulang karya ilmiah pribadi?
Dosen akan terus kesulitan memenuhi tuntutan universitas dalam berinteraksi dengan komunitas non-akademik apabila kampus tidak mengintegrasikan tugas ini dengan lebih baik dalam beban kerja mereka.
Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4) meluncurkan program ‘perjodohan’ untuk menghubungkan peneliti di Indonesia dan mereka yang bekerja di luar negeri untuk tingkatkan kolaborasi riset global.
Lebih dari sepertiga dosen dan peneliti Indonesia tidak menerbitkan riset. Ini disebabkan beratnya beban mengajar dosen, buruknya evaluasi kinerja riset, dan kurangnya dosen berkompetensi doktoral.
Menristek Bambang Brodjonegoro berencana membentuk Badan Layanan Umum (BLU) baru di bawah Kemenristek untuk mengelola investasi Dana Abadi Penelitian, terpisah dari LPDP.
Kebijakan berbasis riset dapat membantu pemerintah merancang opsi kebijakan yang paling efektif. Sayangnya, sebagian besar pejabat publik belum memiliki kapasitas untuk mengimplementasikannya.
Efektivitas pengelolaan Dana Abadi Penelitian merupakan syarat penting untuk menjamin supaya momentum baik pengembangan riset yang saat ini tersedia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Pembuatan kebijakan di Indonesia didominasi oleh riset yang lemah secara teoretis, tanpa tradisi penilaian sejawat yang kuat, dan tidak memiliki kebebasan akademik besar.
Pada Agustus 2019, pemerintah meluncurkan Repositori Ilmiah Nasional (RIN) sebagai bank data tingkat nasional yang mengumpulkan data primer penelitian. Apa saja manfaat maupun tantangannya?
Iklim penelitian yang kompetitif dan tidak sehat telah mendorong banyak peneliti untuk melakukan kebohongan supaya risetnya banyak dipublikasikan di jurnal. Bagaimana cara mematahkan tren tersebut?