Rencana peletakan urusan pemuda di bawah Kementerian Pendidikan dapat menyebabkan tidak optimalnya pembangunan pemuda karena kompleksnya masalah kepemudaan.
Indonesian President Joko Widodo wants the country to be a global maritime power.
Presiden Indonesia Joko Widodo ingin menjadikan negaranya sebagai kekuatan maritim dunia.
Presidential Palace/EPA
Ada batasan di lapangan yang bisa menghambat realisasi visi besar Jokowi untuk menjadikan Indonesia kekuatan maritim dunia.
Mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di Jakarta berhadapan dengan pasukan dari Kepolisian Indonesia pada 24 September 2019.
Mast Irham/EPA
Asap tebal akibat karhutla menyelimuti 6 provinsi prioritas restorasi gambut BRG dan KLHK. Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia telah lalai mengatasi karhutla tahun ini dalam konpers sehabis ratas, Senin lalu.
EPA/Stringer
Pemerintahan Jokowi merestorasi lahan gambut sejak 2016. Namun, kebakaran hutan dan lahan gambut tetap terjadi di area yang sudah direstorasi. Apa penyebabnya?
Indonesia membutuhkan kementerian urusan digital kalau ingin memanfaatkan potensi dan menuntaskan masalah.
Tapi masalah yang dihadapi Jakarta bukan satu-satunya alasan mengapa Presiden Joko “Jokowi” Widodo memutuskan untuk memindahkan Jakarta.
www.shutterstock.com
Pemindahan ibu kota diperkirakan menghabiskan banyak uang. Namun, kebijakan ini berarti juga memindahan kegiatan ekonomi dan mengurangi ketimpangan infrastruktur di luar pulau Jawa dan Sumatera.
Seorang perempuan berdiri di dekat tokonya yang terbakar di Pasar Thumburuni market
di Fakfak, Papua Barat pada 22 Agustus setelah unjuk rasa di daerah tersebut berubah rusuh.
Beawiharta/EPA
Riset kami menemukan bahwa sikap pasrah yang dimiliki sebagian masyarakat Jawa merupakan tantangan terbesar dalam usaha pengentasan kemiskinan pemerintah.
Penelitian terbaru kami menemukan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik ini akan sia-sia jika pembangkit tenaga listrik di Indonesia masih mengandalkan batu bara.
Pemerintah di bawah Presiden Joko “Jokowi” Widodo sudah mulai memperhatikan potensi ekonomi desa melalui pelaksanaan program Dana Desa.
www.shutterstock.com
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sektor informal di desa adalah dua hal yang harus diperhatikan dalam alokasi Dana Desa.
Para menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo masa jabatan 2014-2019 saat pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Oktober 2014.
Kantor Staf Presidenan Republik Indonesia
Agil Oktaryal, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Kabinet yang baru harus mampu lebih kuat dan efektif mengatur dan mengawasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan kementerian.
Keraguan di publik atas pemberian amnesti kepada Baiq Nuril tidak akan muncul seandainya Indonesia memiliki aturan hukum yang jelas dalam pemberian amnesti.
www.shutterstock.com
Kasus Baiq Nuril bisa menjadi momentum untuk Indonesia dalam membuat undang-undang yang baru terkait pemberian amnesti karena aturan hukum sekarang masih rancu dan ambigu.
Prabowo Subianto (kanan) dan Sandiaga Uno dalam jumpa pers setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusannya yang menolak semua permohonan pasangan ini terkait sengketa pemilihan presiden 2019.
Bagus Indahono/EPA
Dari sudut pandang psikologis, sikap Sandiaga Uno tersebut tidak mencerminkan kecerdasan kultural yang sebenarnya penting ditunjukkan oleh seorang pemimpin bangsa dengan konteks budaya yang majemuk.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi membacakan hasil putusan dalam sidang sengketa pemilihan presiden 2019 kemarin.
Bagus Indahono/EPA
Sidang sengketa hasil pemilihan presiden jadi panggung bagi dua pengacara senior, yaitu Yusril Ihza Mahendra dan Bambang Widjojanto. Kedua pengacara ini menggunakan strategi berbahasa yang beda.
Wakil Presiden Indonesia terpilih Ma'ruf Amin.
Adi Weda/EPA
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Director for Presidential Studies at Department at Digital Media and Communication Research Center, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada