Mobilitas yang tinggi, minimnya sosialisasi, hingga keengganan untuk membayar iuran membuat pekerja informal kerap tak terlindungi BPJS Ketengakerjaan. Ini strategi untuk memperluas jangkauannya.
L’expertise universitaire, l’exigence journalistique
Articles sur BPJS
Ensemble des articles
Janji kampanye yang biasanya diucapkan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sumber daya manusia tenaga kesehatan dan membangun fasilitas kesehatan.
Aturan baru yang hanya memperbolehkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dicairkan di usia pensiun menambah kesulitan pekerja yang harus bergumul dengan ancaman pemutusan hubungan kerja di tengah pandemi.
Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Les contributeurs les plus fréquents
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Assistant professor in health policy, Universitas Airlangga
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Researcher at Research Center for Population - BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti, Pusat Riset Kependudukan BRIN
-
Peneliti Ketenagakerjaan Pusat Riset Kependudukan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
