Menu Fermer

Articles sur perlindungan sosial

Ensemble des articles

shutterstock. Mamat Suryadi/shutterstock

Klaim jaminan kehilangan pekerjaan di Indonesia masih seret, tiga hal ini penyebabnya

Di tengah kerentanan pasar tenaga kerja Indonesia, JKP seharusnya menjadi angin segar bagi para korban PHK. Sayangnya, penerimaan publik cenderung negatif dan persyaratannya bias pekerja formal.
Penambang sulfur di wilayah Kawah Ijen, Jawa Timur. Beragam jenis pekerjaan informal membuat pekerja kerap tak terlacak BPJS Ketenagakerjaan. Denis Moskvinov/shutterstock

Mengapa pekerja informal kerap luput dari BPJS Ketenagakerjaan? Ini strategi untuk memperluas jaminan sosial.

Mobilitas yang tinggi, minimnya sosialisasi, hingga keengganan untuk membayar iuran membuat pekerja informal kerap tak terlindungi BPJS Ketengakerjaan. Ini strategi untuk memperluas jangkauannya.
Warga berjalan melintasi banjir di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, pada Jumat, 17 Maret 2023. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebanyak 4.188 jiwa dan 1.340 rumah di lima Kecamatan terdampak banjir. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Bolak-balik diterjang banjir, pemerintah bisa lindungi masyarakat rentan lewat bantuan responsif bencana - tapi perbaikan diperlukan

Banjir bolak-balik menenggelamkan rumah warga di Indonesia. Perlindungan Sosial Adapatif (PSA) bisa membantu warga rentan, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki pemerintah.
Perwakilan pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Driver Online Bergerak Jawa Tengah secara simbolis menandatangani tuntutan aksi damai dalam unjuk rasa di depan kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Senin (7/3/2022). Dalam aksi tersebut mereka mengajukan beberapa tuntutan kepada Pemprov Jateng diantaranya yaitu perlindungan hukum bagi pengemudi daring selaku mitra terkait kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan, pelibatan mitra dalam kebijakan dengan sistem aplikasi, kontrol kuota ojek daring di Jawa Tengah, kenaikan tarif minimal jasa pengantaran penumpang dan barang, serta adanya jaminan asuransi tenaga kerja dari aplikator. ANTARA FOTO/Aji Styawan/rwa

Puluhan juta pekerja informal membutuhkan kepastian jaminan sosial

Pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi menjadi peluang dan tantangan bagi perkembangan tenaga kerja informal. Sayangnya, pekerja informal belum mendapatkan jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
Seorang warga memperlihatkan sejumlah uang Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diperolehnya pada tahap kesebelas tahun 2021 di Kantor Pos Dumai, Riau, Rabu (17/2/2021). Pemerintah melalui Kementerian Sosial pada tahun 2021 kembali menyalurkan BST di masa pandemi COVID-19 kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai bantuan sebesar Rp300 ribu dan untuk di Kota Dumai sendiri terdapat sekitar 10,307 KPM yang akan menerima bantuan tersebut. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/aww. Antara Foto

Dua alasan mengapa pemerintah perlu menambah bantuan sosial tahun 2021 bukan malah memotongnya

Pemerintah harus memperluas bantuan sosial ke kalangan yang rentan menjadi miskin karena dampak pandemi COVID-19 berkepanjangan.
Penumpang kereta rel listrik (KRL) commuter line menunggu kereta di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (9/6/2020). Kepadatan penumpang terjadi di beberapa stasiun KRL pada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase I, terutama saat jam sibuk mulai pukul 07.00-09.00 WIB dan pukul 16.00-17.00 WIB. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp. Antara Foto

Riset dampak PSBB: meski menerima bantuan pemerintah, warga hanya mampu bertahan seminggu

Pelaksanaan PSBB untuk memutus penularan COVID-19 sangat berpengaruh terhadap livelihood & kemampuan bertahan masyarakat menengah kebawah karena kehilangan sebagian besar pendapatan dan pekerjaan.
Untuk mendukung BPJS-Kesehatan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS sejak 1 Juli 2020. www.shutterstock.com

Kenaikan iuran BPJS bukan solusi terhadap masalah kesehatan di Indonesia: 4 hal yang perlu dilakukan

Pada 1 Juli 2020, pemerintah Indonesia telah merencanakan kenaikan asuransi kesehatan nasional, JKN. Namun, langkah ini hanya akan mengatasi masalah jangka pendek.
Seorang seniman jalanan sedang beraksi dengan menggunakan masker di Medan, Sumatra Utara. Dedi Sinuhaji/EPA

Tiga cacat hukum keputusan Jokowi naikkan iuran BPJS dan konsekuensinya

Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum

Les contributeurs les plus fréquents

Plus