Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan uji laboratorium narkotika sebelum dimusnahkan di kantornya di Jakarta pada 9 Juni 2022.
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU
Menghapus hukuman pidana untuk penggunaan narkotika dan pelanggaran terkait akan segera menghilangkan kebutuhan akan intervensi polisi di area yang seharusnya berada di bawah otoritas kesehatan.
Pelaku kekerasan seksual dan aparat penegak hukum kerap menyalahkan dan meneror korban, sehingga banyak korban berujung meminta maaf, menarik laporannya, atau bahkan dikriminalisasi balik.
Personel polisi membawa terduga teroris menuju mobil tahanan setibanya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Maret 2021.
Fauzan/Antara Foto
Penyusupan JI ke dalam lembaga atau organisasi resmi sudah dapat dibaca melalui arah organisasi JI sejak 2010 hingga 2018 di bawah kepemimpinan Para Wijayanto.]
ODHA masih mengalami hambatan berupa kesulitan mendapat pendampingan, stigma dan diskriminasi dari aparat, dan kesulitan mendapat hak layanan kesehatan.
Penting untuk menilik lebih jauh apakah seseorang yang melakukan aktivitas atau tindakan seksual memiliki kapasitas atau kompetensi untuk memberikan persetujuan (consent).
Urusan melaporkan masalah hukum kepada lembaga negara bukanlah hal yang mudah dilakukan. Namun, polisi harus siap menjadi garda terdepan khususnya di pelaporan kekerasan seksual.
Polisi virtual hadir di tengah kondisi negara hukum Indonesia yang problematik. Alih-alih menciptakan ketertiban, kehadiran mereka justru mengancam kebebasan warga negara.
Keinginan eks perwira militer dan politik untuk masuk ke ranah politik lebih berkaitan dengan obsesi pribadi para calon.
Pasukan TNI berpatroli di sekitar perkampungan warga setelah penyerangan yang diduga dilakukan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora, di Dusun Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
Rahman/Antara Foto
Kegiatan prostitusi online secara sederhana terdiri atas dua unsur, unsur prostitusi serta unsur transaksional secara daring. Lalu, bagaimana hukum Indonesia mengatur mengenai hal ini?
Polisi mengawal pemimpin Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Zainal Ansori (centre), dalam sebuah sidang yang dilakukan baru-baru ini di Jakarta.
Bagus Indahono/EPA
Menangkap anggota JAD atau melarang organisasinya dinilai tidak efektif dalam menetralisir pengaruh JAD karena titik lemah JAD bukanlah di struktur organisasinya, melainkan ideologinya.
Seorang polisi mengamankan lokasi pengeboman di Surabaya, Jawa Timur, 14 Mei 2018.
Fully Handoko/EPA
Analisis dari dua pakar terorisme soal penyulut serangan brutal di penjara keamanan maksimum di Depok, Jawa Barat dan bagaimana mencegahnya di masa depan.
Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne