Olivia Herlinda, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)
Pasal-pasal terkait pemerataan tenaga kesehatan pun masih menjadi kontroversi, terutama terkait produksi tenaga kesehatan, pendidikan, standar kompetensi, dan posisi organisasi profesi.
Kami menemukan sebagian besar video (98%) menggambarkan rokok elektrik secara positif. Lebih dari seperempat video jelas melanggar kebijakan konten TikTok dan mempromosikan produk vape untuk dibeli.
Meski meningkatkan pemantauan dan pengawasan itu penting, mengurangi ukuran pasar gelap mana pun bisa dibilang merupakan respons terkuat terhadap ancaman yang dituduhkan.
Rizky Argama, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Rencana revisi PP 109/2012 perlu dijadikan batu pijakan untuk langkah yang lebih besar pada masa mendatang, yakni menaikkan pengaturan mengenai pengendalian tembakau ke level undang-undang.
Generasi bebas asap rokok akan membantu mengatasi kesenjangan prevalensi merokok dan mengurangi kesenjangan (ketidakadilan) kesehatan yang diakibatkan dari merokok.
Indonesia butuh kebijakan pengendalian tembakau yang komprehensif. Itu bisa terwujud jika Indonesia meratifikasi FCTC dan mengadopsinya dalam undang-undang nasional.
Akibat regulasi iklan rokok yang masih lemah di platform besutan Meta, para pengguna muda menjadi sasaran empuk para produsen untuk promosi rokok elektrik mereka.
Sudah saatnya kebijakan kesehatan dilindungi oleh aturan. Salah satunya adalah dengan membuat pedoman penanganan benturan dengan industri tembakau di lingkungan pemerintahan.
Pada episode SuarAkademia kali ini, kami ngobrol dengan Putu Ayu Swandewi, peneliti kesehatan publik di Universitas Udayana, Bali tentang maraknya iklan dan penjualan rokok di lingkungan sekolah.
Masduki, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Dari sudut pengetahuan dan kebijakan, Indeks 2020 mengkonfirmasi adanya pembentukan opini dan sekaligus manipulasi informasi di seputar konsumsi rokok sebagai suatu kegiatan yang normal.
Seharusnya pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) agar memiliki landasan hukum yang kokoh dan komprehensif untuk mengendalikan tembakau.
Di belakang kejayaan riset Belanda, saya menemukan banyak korban manusia untuk mengembangkan perkebunan di Sumatera Utara. Perbudakan terjadi secara besar-besaran di sana pada zaman kolonial.
Rizky Argama, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Pengadilan di Australia dan Prancis memiliki perspektif kesehatan masyarakat saat mengadili sengketa perusahaan rokok versus kelompok kesehatan masyakat.
Asst. Prof at Faculty of Helath Sciences, Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA and Ph.D Student at Faculty of Education and Psychology ELTE, Eötvös Loránd University