Sikap ketiga pasangan capres-cawapres serta para pengusungnya ini belum sepenuhnya tegas terhadap isu kebebasan sipil dan kebebasan pers.
Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik
Artikel-artikel mengenai kebebasan berekspresi
Menampilkan semua artikel
Jon Fosse, yang baru saja terpilih sebagai peraih hadiah nobel sastra 2023, sering dianggap sebagai sosok yang kembali mempertahankan keintiman sastra dan agama. Mengapa demikian?
Riset terbaru menyoroti bagaimana orang yang menghargai kebebasan berpendapat mungkin bukan orang yang paling diuntungkan dari kebebasan itu.
Kosakata transpuan menyimpan makna dan sejarah perjuangan hak-hak kelompok minoritas gender di Indonesia.
Asumsi sesat tentang arti jilbab tidak paham betapa integralnya berjilbab dengan identitas perempuan.
Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi bukanlah hak universal, melainkan memiliki pembatasan tertentu yang diatur menurut hukum untuk menghormati hak atau nama baik pihak lain.
Dengan adanya KUHP baru, jelas bahwa kebebasan ruang sipil semakin menyempit dan mengkhawatirkan.
KUHP baru yang sangat cacat ini akan mendapat penolakan keras dari para pengacara dan aktivis dalam bentuk aksi protes dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Di episode SuarAkademia kali ini, kami ngobrol dengan Gilang Parahita, mahasiswa PhD di King's College London tentang evolusi kritik sosial dan penggambaran isu gender dalam film Indonesia.
Kami ngobrol dengan Wijayanto, peneliti media dan demokrasi di Universitas Diponegoro (UNDIP) tentang riset terbaru timnya tentang cara kerja pasukan siber pada lima peristiwa politik di Indonesia.
Video amatir pun dapat digunakan sebagai bukti untut menuntut pelaku tindak kekejaman di seluruh dunia – namun bukti digital ini harus bisa disimpan dengan baik.
TikTok, sebuah platform media sosial yang populer di kalangan Gen Z, menyediakan ruang untuk mengekspresikan identitas lokal dan kedaerahan anak muda Indonesia.
Dengan mengeluarkan SKB, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa pasal-pasal ini bermasalah baik dari segi bahasa perundang-undangan maupun dalam penegakannya – kalau tidak, tentu SKB tidak diperlukan.
Pernyataan Jokowi meminta kritik meragukan mengingat adanya ancaman pasal karet terhadap pengkritik.
Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya indeks kebebasan Indonesia dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo.
Tanpa izin dari pemerintah, peneliti yang melakukan riset ‘berbahaya’ dapat dijatuhi hukuman pidana.
Minimnya ruang yang aman untuk siswa mengekspresikan diri dan mengembangkan minat akademik mereka bisa jadi suatu alasan kenapa Indonesia kerap memiliki nilai buruk pada indeks-indeks edukasi global.
Saya sebagai pelaku dan peneliti musik melihat perlunya draft ini untuk dibatalkan dan selanjutnya dikaji ulang jika memang diperlukan.
Kontributor teratas
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Secretary General of ALMI and Assistant Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Chairman, Indonesian Academy of Sciences
-
Senior Lecturer in Criminology, Nottingham Trent University
-
PhD Candidate, University of Amsterdam
-
Associate professor in Mass Media, Digital Politics, and Democracy, Universitas Diponegoro
-
Graduate Research Assistant, University of Pittsburgh
-
Associate Professor, Monash University
-
PhD Candidate, Distributed Ledgers / Blockchain Technology, Cardiff Metropolitan University
-
Associate Professor at Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Professor of Mathematics, Institut Teknologi Bandung
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Lecturer in Politics, De Montfort University
-
Assistant Professor Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada
