CC BY63,7 MB (download)
Pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye merupakan bentuk salah penafsiran mengenai pasal yang tercantum dalam UU Pemilu.
Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik
Artikel-artikel mengenai presiden
Menampilkan semua artikel
Banyak pemimpin dunia, termasuk Vladimir Putin, dituding memplagiasi disertasi S3 mereka. Keputusan untuk mundur, menyangkal, atau mengabaikan tudingan tersebut mencerminkan karakter negara mereka.
Untuk memahami preferensi dan sikap politik kelompok muda, di episode terbaru podcast SuarAkademia, kami berbicara dengan Ahmad Khoirul Umam, peneliti politik di Universitas Paramadina, Jakarta.
Kami berbicara dengan dua peneliti politik untuk mendalami preferensi anak muda jelang pemilu 2024.
Sistem presidensial di Indonesia menciptakan dinamika politik yang sangat khas.
UU Cipta Kerja mengamanatkan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan yang justru menjadi langkah mundur.
Penambahan periode jabatan presiden dapat memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui praktik-praktik oligarki bahkan otoritarianisme.
Kontributor teratas
-
Lecturer in Political Science and International Relations, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Research fellow, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Visiting Professor, George Mason University
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Adjunct professor, University of Hamburg
-
Managing Director, Paramadina Public Policy Institute, Paramadina University
-
Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
