Meski sesekali manjur, memviralkan isu di medsos bukanlah partisipasi warga yang ideal dalam pembuatan kebijakan. Negara perlu portal e-participation demi perdebatan publik yang bermakna.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Kebijakan Publik
Displaying all articles
Kebijakan berbasis bukti perlu lebih sensitif dalam melihat dimensi kekuasaan dan aspek ekonomi politik dalam proses perumusan kebijakan.
Cukupkah tiap peneliti fokus mendalami rumpunnya masing-masing saja? Berbagai penulis The Conversation menyiratkan pendekatan ini bisa jadi membuat kontribusi mereka ke masyarakat kurang berdampak.
Banyak negara mengira bahwa algoritma adalah jalan baru menuju sejahtera.
Pandemi bisa memperparah gesekan dan tegangan di antar wilayah - terutama ketika perbedaan politik dan konflik sudah ada sebelumnya.
Kita kerap menyalahkan ketika kelompok miskin berperilaku tidak sesuai dengan “standar” kelompok dominan.
Publik seringkali tidak menyadari adanya perilaku melempar kesalahan atau menghindar untuk disalahkan yang dimainkan oleh elite politik.
Pengetahuan terbatas dan partisipasi rendah masyarakat dalam PSBB menjadi kekhawatiran seiring dimulainya masa adaptasi kebiasan baru selama pandemi.
Ketidaksetaraan gender masih terjadi di dalam dunia kesehatan. Di tengah pandemi, kepemimpinan perempuan di bidang kesehatan masih terpinggirkan.
Perppu tersebut mengabaikan prinsip-prinsip hukum administrasi dan keuangan negara.
Kartu Prakerja yang saat ini ditawarkan bukanlah solusi untuk masalah publik, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kartu Prakerja adalah kepentingan yang dibungkus sebagai solusi publik.
Mengapa kehendak politik penting dan bagaimana mengukur kehendak politik untuk pengurangan risiko bencana di masa depan?
Politik bukan monopolii sarjana politik, analis kebijakan, maupun politikus. Kehadiran politikus amatir bisa memperkaya proses demokrasi.
Industri pariwisata global bergerak cepat dalam satu dekade terakhir. Data dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) menunjukkan adanya peningkatan jumlah perjalanan internasional. Pertumbuhan pariwisata…
Saatnya SINTA tidak hanya berhenti sebagai repositori sitasi dan kepakaran, tapi juga menjembatani kubu riset dan kebijakan untuk mengatasi masalah bersama.
Pembaharuan kebijakan dapat dilakukan dengan menyediakan ruang bagi pengetahuan untuk berkontestasi terhadap suatu rancangan kebijakan. Ini agar rumusan kebijakan berbasis bukti, bukan wangsit.
Lepas dari keahlian yang mereka miliki, tidak ada jaminan akademisi mampu menjadi pejabat publik baik. Ada modal lain yang juga harus mereka kuasai.
Kepadatan lalu lintas terus bertambah, tapi lebih lambat dibandingkan angka perkiraan kami jika subsidi BBM tak dilakukan.
Top contributors
-
Senior Lecturer, Humanitarian Emergency and Disaster Management, Charles Darwin University
-
Senior Researcher, SMERU Research Institute
-
Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang
-
Junior Researcher, SMERU Research Institute
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti Ahli Muda, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Lecturer, Department of Biostatistics, Epidemiology and Population Health, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada
-
Visiting Research Fellow, Centre for Religion and Public Life, University of Leeds
-
PhD candidate, School of Social and Political Science, The University of Melbourne
-
Peneliti, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Assistant Professor at the Department of Public Policy and Management, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti Bidang Penduduk dan Lingkungan, Pusat Penelitian Kependudukan, LIPI, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Associate Director, Center for the Humanities and the Public Sphere; Lecturer in Sociology and Criminology & Law, University of Florida
-
Professor, Crawford School of Public Policy, Australian National University
