Kebijakan terkait penuaan penduduk membutuhkan komitmen yang serius sejak saat ini agar kelompok sepuh tetap memiliki kualitas hidup yang baik saat satu abad usia Indonesia
Meski sesekali manjur, memviralkan isu di medsos bukanlah partisipasi warga yang ideal dalam pembuatan kebijakan. Negara perlu portal e-participation demi perdebatan publik yang bermakna.
Fungsi laboratorium kesehatan kesehatan yang terintegrasi sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan penyakit.
Pexels/Chokniti Khongchum
KAMBANG SARIADJI, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan
Kekosongan hukum terkait jejaring lab kesehatan masyarakat tidak bisa dibiar terlalu lama karena penyakit menular sedang mengancam di depan mata setiap saat. Taruhannya adalah nyawa penduduk!
Data statistik sering dianggap sebagai lebih unggul dibanding data kualitatif.
Pexels/Burak The Weekender
Cukupkah tiap peneliti fokus mendalami rumpunnya masing-masing saja? Berbagai penulis The Conversation menyiratkan pendekatan ini bisa jadi membuat kontribusi mereka ke masyarakat kurang berdampak.
Pelajar di Mataram Nusa Tenggara Barat berkampanye menolak menjadi sasaran pemasan industri rokok.
Lentera Anak
Sudah saatnya kebijakan kesehatan dilindungi oleh aturan. Salah satunya adalah dengan membuat pedoman penanganan benturan dengan industri tembakau di lingkungan pemerintahan.
Warga berjalan di dekat mural bertema pencegahan penyebaran COVID-19 di Jakarta, 2 Maret 2022.
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa
Tahun ketiga pandemi COVID-19: mengapa sistem kesehatan kita perlu perubahan besar.
Teguh menjelaskan dinamika kebijakan selama pandemi antara kesehatan dan ekonomi, implementasi sains dalam kebijakan, dan pentingnya Indonesia bisa segera memproduksi vaksin sendiri.
Seorang warga melintas di depan portal jalan yang ditutup di Perumahan Araya, Malang, Jawa Timur, pada 2020.
Ari Bowo Sucipto/Antara Foto
Masyarakat memaknai sekaligus menegosiasikan pembatasan sosial dengan cara-cara yang kreatif. Dengan kata lain, masyarakat memaknai pembatasan ruang sosial secara berbeda dengan maksud pemerintah.
Seorang relawan (kiri) memberikan materi pembelajaran kepada murid Sekolah Dasar (SD) di Taman Katar Pusaka, Bekasi, Jawa Barat pada Maret 2021.
Fakhri Hermansyah/Antara Foto
Senza Arsendy, Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI)
Dinamika kuasa yang timpang dan pemaknaan bukti yang cenderung beragam rentan membuat kebijakan malah menjadi eksklusif dan tidak berpihak pada kelompok marginal.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berpidato pada pembukaan forum Kebijakan Luar Negeri dan Kesehatan Global di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Januari 2020.
M Risyal Hidayat/Antara Foto
Pendekatan infrastruktur semata tidak mengatasi penyebab utama banjir yang diyakini merupakan akibat dari dari berkurangnya daerah resapan air dan tingginya intensitas hujan.
Tidak lagi satu nama.
Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto
Desain BRIN yang rawan campur tangan politik menunjukkan keengganan pemerintah mengutamakan riset dan teknologi.
Peziarah berdoa di depan makam keluarganya di pemakaman khusus dengan protokol COVID-19 di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur, 2 Maret 2021. Pemakaman ini telah penuh terisi 1.050 jenazah yang meninggal akibat COVID-19.
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Dari lima riset itu, cukup jelas bahwa bukti-bukti ilmiah lebih dari cukup untuk menyusun kebijakan yang efektif mengendalikan pandemi dan mengurangi dampaknya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Belum ada vaksin atau obat untuk COVID-19; perang melawan virus ini dapat dilakukan lewat perubahan perilaku. Ini cara kerjanya.
Studi menunjukkan sebagian besar pejabat publik - terutama pemimpin daerah - belum memiliki kapasitas untuk menyusun kebijakan berbasis bukti dan riset.
Shutterstock
Kebijakan berbasis riset dapat membantu pemerintah merancang opsi kebijakan yang paling efektif. Sayangnya, sebagian besar pejabat publik belum memiliki kapasitas untuk mengimplementasikannya.
Diagram Voronoi adalah cara untuk memetakan sebuah titik layanan terdekat (misalnya sekolah) dari titik lain (misalnya rumah siswa) dengan membuat garis khayal yang membentuk kawasan sel.
Pendekatan pemerintah cenderung menekankan integrasi teritorial dan pembangunan ekonomi Papua namun mengabaikan integrasi sosial dan pembangunan kemanusiaan.
Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
Researcher and Policy Analysis in Laboratory Public Health, Health Policy and Development Agency, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan