Dibutuhkan kontribusi yang lebih baik dari beragam aktor, mulai dari pemerintah, platform digital hingga kelompok masyarakat sipil untuk melawan gangguan informasi pada menjelang Pemilu 2024.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on KPU
Displaying all articles
Keserentakan pemilu diharapkan dapat menjadi solusi 4 isu kepemilun–riset menunjukkan isu tersebut tidak terselesaikan dengan diadakannya pemilu serentak pada 2019.
Situasi pada masa pra-bernegara sangat mencekam dan menyeramkan, sebab yang berlaku adalah hukum rimba – yang menang adalah yang kuat.
Seharusnya dari awal, PN sudah menolak ketika Partai Prima mengajukan perkara ini karena memang bukan kompetensinya.
Aturan pengelolaan dana kampanye yang ada masih memiliki beberapa celah yang jika tidak diperbaiki justru bisa mendorong praktik-praktik kecurangan tetap terjadi.
Kecurangan terjadi karena kuatnya hubungan antara penyelengggara pemilu dan caleg, sistem pemilihan yang mendorong kompetisi keras, dan lemahnya sistem pendukung pemilihan.
Mantan narapidana harus diberikan kesempatan yang adil untuk menebus kesalahan mereka sesudah menjalani hukuman.
Top contributors
-
Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Andalas
-
Lecturer in Criminal Law, Indonesia Jentera School of Law
-
Direktur Eksekutif, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
-
Assistant Professor, Universitas Indonesia
-
Dosen FEB jurusan Akuntansi dan Praktisi Akuntan Publik, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Centre for Strategic and International Studies, Indonesia
-
Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Dr/Dosen, UPN Veteran Jakarta
-
Technology Governance & Civil Society Researcher, Digital Rights Activist, Universitas Indonesia
