Prabowo kemungkinan akan memiliki koalisi gemuk pendukung pemerintah. Ini akan membawa dampak mengerikan bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia serta menyuburkan praktik korupsi.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Otoritarianisme
Displaying all articles
Berbagai bentuk intervensi kebebasan akademik semakin marak terjadi di universitas-universitas di Indonesia. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Langkah pemerintah menerbitkan Perppu ini adalah inkonstitusional dan menunjukkan kuatnya karakteristik otoritarianisme.
Seorang akademisi Islam menulis tentang bagaimana otoritarianisme yang meluas di negara-negara Islam memengaruhi kebijakan luar negeri mereka terhadap minoritas Muslim di luar negeri.
Menerapkan sebuah aturan berskala global mungkin sulit, tapi masing-masing negara bisa memulai meningkatkan pengawasan dan aturan hukum.
Di satu sisi, teknologi telah membantu publik menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Namun, di sisi lain, teknologi juga membantu penguasa membungkam kritik.
Selain menetapkan kedaruratan kesehatan dan memerintahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Jokowi juga membuka ruang diterapkannya status ‘darurat sipil’ jika situasi pandemi semakin parah.
Penambahan periode jabatan presiden dapat memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui praktik-praktik oligarki bahkan otoritarianisme.
Tak lama setelah wafatnya BJ Habibie, presiden yang turut membidani proses reformasi setelah 1998, pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang yang anti-demokrasi.
Top contributors
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Lecturer in Technology and Crime, Griffith University
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Lecturer, University of Sydney
-
Secretary General of ALMI and Assistant Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Andalas
-
Associate professor in Mass Media, Digital Politics, and Democracy, Universitas Diponegoro
-
Professor of Political Science, Director of Center for Islamic & Arabic Studies, San Diego State University
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
