Di tengah kerentanan pasar tenaga kerja Indonesia, JKP seharusnya menjadi angin segar bagi para korban PHK. Sayangnya, penerimaan publik cenderung negatif dan persyaratannya bias pekerja formal.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on UU Ciptaker
Displaying all articles
Protes pekerja terhadap Perppu pengganti UU Ciptaker tampaknya akan berlanjut menjelang pemilu Februari 2024.
Dua tahun berlalu setelah pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Berbagai perubahan dan peraturan pelaksana telah ditelurkan. Lalu apa imbasnya bagi pekerja?
Aplikasi TikTok punya bakat yang besar untuk mendorong aktivitas politik di sebuah negara yang kebebasan berekspresinya dibatasi.
Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana UU Cipta Kerja melunturkan warna desentralisasi yang Indonesia sudah bangun sejak dua dekade silam
Top contributors
-
Lecturer of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
-
Researcher at Research Center for Population - BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Assistant Professor of Professional Practice, School of Media and Strategic Communications, Oklahoma State University
-
Peneliti Ketenagakerjaan Pusat Riset Kependudukan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
