Pakistan, Iran, dan Arab Saudi menghukum penista agama secara keras. Hukum semacam itu memiliki motif politik dan agama: hukum tersebut adalah alat untuk menghancurkan perbedaan pendapat
Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya indeks kebebasan Indonesia dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo.
Tak lama setelah wafatnya BJ Habibie, presiden yang turut membidani proses reformasi setelah 1998, pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang yang anti-demokrasi.
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
DPR harus mengejar target jumlah Undang-Undang untuk disahkan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang rendah karena telah mengabaikan aspirasi mereka.
Sinyal-sinyal anti-demokrasi dari Jokowi seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak, terlebih masyarakat sipil untuk mawas diri terus menjaga demokrasi.
Björn Dressel, Crawford School of Public Policy, Australian National University
Menyajikan analisis empiris pertama tentang kinerja MK terhadap kasus-kasus penting antara tahun 2004 dan 2016, penelitian kami menunjukan bahwa MK tetap independen.
Mengapa peserta aksi protes menjadi sedemikian agresif? Dan apakah respons yang tepat untuk menghadapi massa yang agresif ini? Artikel ini berusaha memberi penjelasan.