Di balik potensi terhadap perbaikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, ada pekerja informal yang terpinggirkan.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on buruh
Displaying all articles
Upaya untuk menarik investor, mengembangkan UMKM, dan memastikan pengusaha dengan mengorbankan perlindungan terhadap pekerja bukanlah cara yang tepat.
Secara hukum, ada dua menggagalkan _omnibus law_ Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Perlindungan pemerintah terhadap buruh sawit perempuan masih minim hingga detik ini.
Kenaikan upah minimum tidak serta-merta membawa perubahan positif secara merata pada pekerja.
Omnibus Law lewat UU Cipta Kerja akan melanjutkan orientasi kebijakan perburuhan yang ramah pasar yang pada akhirnya akan mengurangi hak-hak buruh. Padahal bukan aturan masalah terbesar Indonesia.
Berikut tiga cara yang bisa ditempuh agar revisi UU Ketenagakerjaan yang akan dilakukan bisa memuaskan baik kelompok pengusaha maupun pekerja.
Protes anak muda Amerika di bulan Maret lalu menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap para pemimpin. Survei terkini menunjukkan bahwa agenda mereka selanjutnya adalah perubahan sistem ekonomi.
Top contributors
-
Lecturer of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Director of the Institute for the Study of Employee Ownership and Profit Sharing, Rutgers University
-
Distinguished Professor, Rutgers University
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Lecturer of Constitutional Law, Universitas Airlangga
-
Universitas Airlangga
-
Ph.D. candidate at the Graduate School of Economics., Waseda University
-
Kandidat PhD, University of Hawaii
