Universitas Gadjah Mada (UGM) is an Indonesian research university located in Yogyakarta, Indonesia. Founded on December 19, 1949, UGM is one of the oldest and largest institutions of higher learning in Indonesia. Located in Yogyakarta, Indonesia, the 360-acre campus comprises of 18 faculties, 68 undergraduate study programs, 23 diploma study programs, 104 master and specialist study program, and 43 doctorate study programs.
Kelompok yang disebut sebagai Islam-politik telah mengubah lanskap demokrasi Indonesia. Upaya menyingkirkan Islam-politik dari demokrasi akan kontra produktif. Lantas, apa yang harus dilakukan?
Political Islam utilises Indonesia’s democracy to pursue its ideals, changing the democratic landscape. Attempts to exclude the movement from democracy are counterproductive. What to do?
Presiden Joko Widodo memerintahkan membuat versi baru dari film 30 September 1965 untuk milenial, di tengah maraknya pemutaran film versi Orde Baru. Apakah film versi baru bisa mendorong rekonsiliasi?
Penelitian di sembilan kota berhasil memetakan 342 kegiatan literasi digital dari 2010-2017. Upaya ini masih terbatas ketika dihadapkan pada masalah gagap digital Indonesia.
Dozens of voluntary researchers in nine Indonesian cities mapped digital literacy activities and they found the country needs much more to solve their digital media problems.
ASEAN perlu memperbaiki proses akreditasi untuk organisasi masyarakat sipil (CSO) guna mendukung lebih banyak kegiatan berbasis komunitas yang dapat membantu memecahkan masalah regional.
ASEAN should improve the accreditation process for civil society organisation (CSOs) to support more community-based activities that can help solve regional problems.
Banyak pemimpin lokal berinovasi untuk menyiasati birokrasi yang lamban dan berbelit, menerabas aturan agar program bisa cepat terwujud. Namun kepentingan warga kadang terabaikan.
Butuh 11 tahun untuk Indonesia meratifikasi perjanjian ini. Dan dua tahun berselang sejak ratifikasi, Indonesia belum juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah.
It took 11 years after the treaty came into force for Indonesia to ratify the agreement in 2014. But two years in, Indonesia has yet to enact regulations at the national and local level.
A new decree states that local administrations may be asked to provide shelter for asylum seekers and refugees. In reality, this may be rather challenging.
Pemerintah daerah bisa saja diminta menyediakan penampungan bagi pencari suaka dan pengungsi menurut peraturan presiden tentang pengungsi. Ini mungkin akan menemui tantangan dalam pelaksanaannya.
Sebuah peraturan presiden tentang pengungsi yang keluar Desember lalu menjunjung kewajiban hukum kebiasaan internasional untuk tidak mengusir atau mengembalikan pengungsi.
Unless reconciliation efforts involve people at the grassroots, persecution of ethnic Rohingya will not stop. Indonesian should offer support for dialogue between communities in Myanmar.
Talks among ASEAN leaders are often limited to political and economic issues, pushing problems with deep social and cultural roots like the persecution of ethnic Rohingya to the margins.
Indonesian activists see that opportunities for them to enter the state arena and influence the policy process are opening up with Joko Widodo’s presidency.