CC BY-SA82,8 Mo (download)
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) hampir selesai dibuat. RPP ini memungkinkan posisi ASN dapat dijabat oleh anggota TNI dan Polri, dan sebaliknya. Menurut…
L’expertise universitaire, l’exigence journalistique
Articles sur ASN
Ensemble des articles
Guru swasta yang diangkat jadi PPPK otomatis berubah status menjadi guru negeri dan tidak bisa lagi mengajar di sekolah asalnya. Benarkah demikian?
Proses rekrutmen CPNS belum ramah bagi, dan cenderung mempersulit, para penyandang disabilitas untuk bisa melamar.
Alih-alih mendorong ASN berwirausaha, pemerintah harusnya menggarap serius isu penghasilan yang menjadi salah satu faktor utama mengapa reformasi birokrasi seperti jalan di tempat.
Selama ini, ada dugaan umum bahwa minat Gen Z terhadap pekerjaan-pekerjaan impian generasi sebelumnya, termasuk PNS, cenderung memudar. Riset menemukan bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu.
Rencana kebijakan WFA bagi ASN masih minim penilaian secara menyeluruh. Rencana ini juga tidak didukung sistem agile ASN. Kolaborasi dinamis diperlukan agar WFA tidak menjadi bumerang kebijakan.
Jenjang karir yang jelas, gaji yang tetap, dan jaminan hari tua, disinyalir menjadi alasan mengapa menjadi PNS dianggap sebagai karir idaman.
Menjadi PNS ternyata cukup menarik minat anak muda Indonesia namun manajemen birokrasi nampak masih terjebak dalam paradigma orde baru khususnya yang menekankan pada konsep “pengabdian”.
Bakat menjadi modal utama calon anggota militer untuk dapat mempelajari dengan cepat tugas dan fungsinya sebagai prajurit TNI.
Sebagai mesin suara, ASN bukan hanya sekedar dihimbau untuk memilih, melainkan dirayu dengan hadiah tertentu, bahkan tidak sedikit dari mereka yang diancam.
Apakah benar minat generasi muda pada karier PNS telah (atau berpotensi) menurun? Dan apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan minat mereka di masa depan?
Kami menemukan bahwa kebijakan terkait profesi guru ASN tidak mampu mendorong mereka untuk mencapai standar kompetensi yang tinggi, dan minim insentif bagi mereka untuk mengembangkan karier.
Proses rekrutmen guru non-permanen seperti skema PPPK secara penuh di Indonesia adalah kebijakan yang tidak tepat. Yang lebih penting justru adalah proses seleksi yang adil dan berkualitas.
Studi kami di SMERU menemukan bahwa penyebab signifikan buruknya kualitas guru adalah rekrutmen yang tidak fokus ke seleksi guru profesional, tapi untuk memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di tengah wabah, birokrat di Indonesia semakin terjepit di bawah sistem yang ketat, mengeksploitasi, dan mendiskriminasi. Saatnya birokrat bersikap kritis dan melawan ketidakadilan.
Les contributeurs les plus fréquents
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Editor di birokratmenulis.org, Universitas Gadjah Mada
-
Junior Researcher, SMERU Research Institute
-
Lecturer at the Faculty of Education, Universitas Mataram
-
Peneliti, SMERU Research Institute
-
Senior Researcher, SMERU Research Institute
-
Lecturer at Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tidar Magelang
-
Lecturer at the Faculty of Politics and Governance; and Researcher at Lembaga Riset dan Kajian Strategis Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
-
Dosen Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Jakarta
-
Dosen Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro
-
Lecturer in Educational Psychology, Universitas Andalas
-
Lecturer, Universitas Brawijaya
-
Dosen, Universitas Brawijaya
-
Researcher, AIDRAN and the Center for Disability Services, Universitas Brawijaya
-
Dosen
