Indonesia unggul dari sejumlah negara maju dalam sebuah laporan daya saying teranyar. Jokowi mengklaim ini berkat UU Ciptaker. Namun, apa makna peringkat ini bagi Indonesia?
Sejumlah tunawisma tidur di jembatan penyeberangan orang di Jakarta.
Muhammad Adimaja/Antara Foto
Kinerja pemerintah sudah baik dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, namun penurunan tersebut disebabkan oleh banyaknya subsidi oleh pemerintah seperti pemberian bantuan sosial.
Partikel polusi yang menumpuk didalam tubuh melalui mekanisme tertentu bisa jadi sudah menimbulkan peradangan ataupun reaksi lainnya yang berbahaya bagi tubuh.
Stres selama kehamilan bisa memicu peningkatan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR), tetapi keterkaitannya kompleks dan dipengaruhi banyak faktor lainnya.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho usai konferensi pers Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Jumat (31/5/2024).(KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI)
Benar bahwa secara rasio inflasi Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain, tetapi bukan berarti lebih baik. Pasalnya, inflasi yang rendah bisa terjadi karena intervensi harga dari pemerintah.
Antrian penonton sebelum memasuki area konser Taylor Swift di Singapura.
RidhamSupriyanto/Shutterstock
Benar bahwa perizinian di Indonesia sangat ruwet, namun mekanisme perizinan konser berbasis layanan digital juga belum tentu membuat masalah bisa dengan mudah ditangani.
Expo pendidikan sains dan teknologi di Ciamis, Jawa Barat.
Adeng Bustomi/Antara Foto
Ada dua hal utama yang membuat mayoritas masyarakat menolak Tapera. Pertama, Tapera ini akan berdampak pada pendapatan mereka. Kedua, adanya penurunan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, 24 Mei 2024.
M Risyal Hidayat/Antara Foto
Ukuran seperti “ideal”, “cukup”, ataupun “pas-pasan” juga perlu kita pertanyakan karena sangat bergantung pada latar berlakang sosial-ekonomi seseorang yang melontarkannya.
Pernyataan dari Plt. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek, Tjitjik Sri Tjahjandarie pada Rabu, 15 Mei 2024, terkait UKT dan pendidikan tinggi menuai beragam kontroversi. TEMPO/Yohanes Maharso.