Ada kecenderungan dalam advokasi kebijakan yang menghambat kemajuan perempuan dan membatasi kebebasan perempuan dalam memilih.
Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik
Politik + Masyarakat – Artikel, Analisis, Komentar
Menampilkan 626 - 650 dari 1188 artikel
Riset saya mempelajari mengapa Menteri Susi tidak dimasukkan lagi ke kabinet Jokowi yang ke dua. Gayanya yang keras mengasingkan banyak pihak, dan suatu koalisi bangkit untuk menjatuhkannya.
Negara-negara Asia Tenggara perlu memikirkan ulang hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan Cina dan berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada negara adidaya tersebut.
Tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat selama pandemi
Konsistensi, kampus, dan keberagaman komunitas dapat menjadi modal awal merintis gerakan sosial.
Perlindungan pemerintah terhadap buruh sawit perempuan masih minim hingga detik ini.
Undang-undang telah mengatur soal calon tunggal dalam Pilkada, termasuk jika kotak kosong menang.
Sikap agresif Indonesia pada Cina terancam gagal karena besarnya ketergantungan Indonesia terhadap Cina di sektor ekonomi dan pertahanan
Bentrok yang melibatkan kelompok John Kei bukanlah kasus yang pertama kali. Peristiwa itu adalah fenomena gunung es dari permasalahan preman yang bersifat laten.
Penempatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif dalam perusahaan BUMN melanggar undang-undang dan tidak sesuai semangat reformasi.
Jumlah rancangan undang-undang yang dibahas menjadi undang-undang setiap tahunnya selalu tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbaikan perlu dilakukan.
Rangkap jabatan di BUMN adalah masalah moral dan ekonomi. Masalah ini akan bersama kita sampai Kementerian BUMN bisa melihat ini sebagai masalah bagi keadilan sosial.
Masih banyak dimensi dari hubungan bilateral Indonesia-Cina yang masih belum terungkap hingga saat ini
Kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja semakin menjadi perhatian negara-negara di dunia. Namun, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang jelas dan tegas terkait ini.
Di tengah wabah, birokrat di Indonesia semakin terjepit di bawah sistem yang ketat, mengeksploitasi, dan mendiskriminasi. Saatnya birokrat bersikap kritis dan melawan ketidakadilan.
Ketentuan hukum soal penggunaan kekerasan oleh kepolisian di Indonesia belum kuat.
Riset baru saya menunjukkan Indonesia kerap menghambat upaya penegakan HAM di kancah internasional dengan menghalangi penguatan Dewan HAM PBB dan mempersulit kunjungan delegasi HAM ke Papua.
Mengenai bias kognitif kita dan menghindarinya akan membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan umum, yang tentunya akan berkontribusi buat masa depan bangsa yang lebih baik.
Dalam sistem peradilan sejak Orde Baru hingga sekarang, jaksa hanya berperan kecil. Ini harus diubah.
Pasca Reformasi 1998, ketimpangan dan konflik agraria masih sangat tinggi.
Periklanan sering mengandung pesan tersirat yang mencerminkan pola pikir era kolonial.
Al-Quran menyatakan “kulit putih tidak lebih unggul dari kulit hitam, dan kulit hitam tidak lebih unggul dari kulit putih.”
Aturan pengelolaan dana kampanye yang ada masih memiliki beberapa celah yang jika tidak diperbaiki justru bisa mendorong praktik-praktik kecurangan tetap terjadi.
Status darurat yang diberlakukan pemerintah pusat menafikan otonomi daerah dalam proses penanganan pandemi.
Pemilik data bisa menggugat peretas dan pengelola data pribadi. Namun, ketiadaan pengaturan yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat masalah tidak bisa diselesaikan dengan tuntas.