Proyek bandar antariksa Indonesia yang sarat akan politik ini menghadapi tantangan serius dari internal dan eksternal. Apa sajakah itu?
Academic rigor, journalistic flair
Articles on BRIN
Displaying all articles
Desain kelembagaan BRIN yang tertuang dalam landasan hukumnya sejak awal sudah memuat karakter birokratisasi, sentralisasi dan kendali yang meredupkan upaya penguatan riset dan ekosistem pengetahuan.
Pasca peleburan berbagai lembaga riset Indonesia di bawah panji BRIN, banyak peneliti merasa terombang-ambing tanpa kejelasan terkait status pekerjaan mereka.
Di episode ini kami ngobrol dengan Sulfikar Amir, peneliti politik sains dan teknologi di Nanyang Technological University (NTU), Singapura untuk membedah kontroversi BRIN-Eijkman.
Sejarah telah menunjukkan dampak fatal yang bisa timbul jika ilmu pengetahuan alam disetir kepentingan ideologi, dari penelitian tentang iklim, kesehatan publik, hingga biologi.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BPTBA-BRIN) sudah melakukan penelitian yang membuktikan manfaat teknologi pengalengan makanan tradisional untuk mendukung bisnis UMKM lokal.
Kami berbicara dengan dua profesor untuk menjelaskan kekhawatiran mereka terhadap keberadaan dewan pengarah tersebut di salah satu institusi riset terbesar di Indonesia.
Kami bertanya kepada beberapa akademisi untuk menjelaskan pilihan Jokowi untuk tiga lembaga negara yang baru dan tantangan yang harus mereka hadapi ke depannya.
Salah satu isu besar adalah terkait fungsi dan tata kelola lembaga BRIN.
Penggabungan sebagian fungsi ristek ke dalam Kemendikbud, bersamaan dengan pemisahan BRIN menjadi lembaga sendiri, membawa tantangan –- bahkan masalah.
Meskipun sudah diwacanakan sejak 2019, Peraturan Presiden (Perpres) terkait struktur dan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih belum jelas bahkan setelah hampir 2 tahun.
Kami menghubungi beberapa ahli untuk menyampaikan pandangan mereka terkait dampak pembubaran Dewan Riset Nasional terhadap iklim riset di Indonesia.
Indonesia telah mengambil langkah tepat khususnya dalam dua hal: pembentukan badan yang berfungsi untuk mengoordinasi penelitian nasional dan pengembangan sistem pendanaan penelitian yang efektif.
Top contributors
-
Dean, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, IPB University
-
PhD Student, Crawford School of Public Policy, Australian National University
-
Associate Professor of Science, Technology, and Society (STS), Nanyang Technological University
-
Assistant Professor at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Chairman, Indonesian Academy of Sciences
-
Peneliti Senior di Pusat Penelitian Politik, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Professor of Psychology, Binus University
-
Communication Director of ALMI, and Associate Professor at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang
-
Research Advisor, Centre for Innovation Policy and Governance
-
Secretary General of ALMI and Assistant Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Direktur, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Lecturer in Human Biology, IPB University
