Agil Oktaryal, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Menurut konstitusi, Jokowi tetap dapat mengeluarkan perppu sebagai bagian dari kewenangan independen presiden.
Ironisnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik justru terus mengancam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan pada era reformasi 1998.
www.shutterstock.com
Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya indeks kebebasan Indonesia dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo.
Ada banyak hal yang membuat orang Papua takut dan menentang rencana pemekaran. Bila pemerintah tidak mendengarkan aspirasi mereka, tentu masalah yang ada akan terus berlarut-larut.
Mengapa Jokowi setuju menambah jumlah provinsi di Papua?
Istana Kepresidenan Republik Indonesia/EPA
Jika pemerintah konsisten pada peraturan, mengedepankan pemberdayaan dan keberpihakan pada rakyat Papua, kemungkinan pemekaran bisa menjawab sebagian masalah Papua.
Upacara pelantikan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo untuk periode 2019-2024.
Geraldi/dpr.gp.id
Menteri Pertahanan yang baru perlu segera memperbaiki pengelolaan anggaran pertahanan, mempercepat pembangunan kekuatan pokok TNI, dan memperkuat industri pertahanan.
Ilustrasi politikus muda. Virus dinasti politik yang memungkinkan pelimpahan kekuasaan secara bergilir kepada sanak keluarga terus menjamur di Indonesia pascareformasi tahun 1998.
www.shutterstock.com
Kehadiran politikus muda hasil dinasti politik bak pedang bermata dua bagi demokrasi Indonesia.
Di beberapa negara seperti Amerika, Kanada, dan Selandia Baru, UU kombinasi dipakai menyesaikan kerumitan regulasi yang banyak dan tumpang tindih.
www.shutterstock.com
Dinasti politik memang dimungkinkan dalam sistem dan peraturan yang ada di Indonesia. Masyarakat sebagai pemilih dapat menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu dinasti politik.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali menegaskan arah pemerintahan berbasis investasi pada term kedua. Hal ini bukan tanpa tantangan, terutama bagi lingkungan hidup,
Tak lama setelah wafatnya BJ Habibie, presiden yang turut membidani proses reformasi setelah 1998, pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang yang anti-demokrasi.
Lewat berbagai strategi pemangkasan dan tata ulang birokrasi, jumlah kementerian di Indonesia bisa dipangkas.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 menjadi sebuah langkah strategis guna menjinakkan kondisi global yang tidak bersahabat.
www.shutterstock.com
Ada lima hal baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang berdampak bagi secara langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai warga negara.
Barisan personil kepolisian sedang menjaga ketat gerbang depan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta, sesaat sebelum kerusuhan.
Luthfi Dzulfikar/The Conversation
Dari aspek psikologis, pendekatan represif ini tidak efektif karena alih-alih menghentikan aksi demonstrasi, penggunaan kekerasan justru akan mendorong aksi kolektif tersebut semakin berkelanjutan.
Sinyal-sinyal anti-demokrasi dari Jokowi seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak, terlebih masyarakat sipil untuk mawas diri terus menjaga demokrasi.
Seorang peserta aksi unjuk rasa demo membawa poster yang menunjukkan keberatannya atas rencana pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Luthfi Dzulfikar/The Conversation
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Director for Presidential Studies at Department at Digital Media and Communication Research Center, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada