Untuk mengetahui siapa DNA yang tertinggal di tempat kejadian perkara, penyidik membandingkan dengan DNA orang-orang dicurigai atau memiliki akses ke lokasi kejadian.
Menghapus hukuman pidana untuk penggunaan narkotika dan pelanggaran terkait akan segera menghilangkan kebutuhan akan intervensi polisi di area yang seharusnya berada di bawah otoritas kesehatan.
Pelaku kekerasan seksual dan aparat penegak hukum kerap menyalahkan dan meneror korban, sehingga banyak korban berujung meminta maaf, menarik laporannya, atau bahkan dikriminalisasi balik.
Penyusupan JI ke dalam lembaga atau organisasi resmi sudah dapat dibaca melalui arah organisasi JI sejak 2010 hingga 2018 di bawah kepemimpinan Para Wijayanto.]
ODHA masih mengalami hambatan berupa kesulitan mendapat pendampingan, stigma dan diskriminasi dari aparat, dan kesulitan mendapat hak layanan kesehatan.
Penting untuk menilik lebih jauh apakah seseorang yang melakukan aktivitas atau tindakan seksual memiliki kapasitas atau kompetensi untuk memberikan persetujuan (consent).
Urusan melaporkan masalah hukum kepada lembaga negara bukanlah hal yang mudah dilakukan. Namun, polisi harus siap menjadi garda terdepan khususnya di pelaporan kekerasan seksual.
Polisi virtual hadir di tengah kondisi negara hukum Indonesia yang problematik. Alih-alih menciptakan ketertiban, kehadiran mereka justru mengancam kebebasan warga negara.