Selain menetapkan kedaruratan kesehatan dan memerintahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Jokowi juga membuka ruang diterapkannya status ‘darurat sipil’ jika situasi pandemi semakin parah.
Peraturan di Indonesia memungkinkan adanya dispensasi kawin anak. Maka penting bagi hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan untuk berperan yang lebih.
Perlindungan terhadap masyarakat adat belum terpenuhi, sementara eksistensi mereka terancam dengan upaya penjarahan sumberdaya alam dan pengalihan fungsi hutan.
Di tengah kebuntuan penuntasan kasus HAM di Indonesia, kita dapat belajar dari keberhasilan rekonsiliasi di Maluku yang mengalami kekerasan antara warga Muslim dan Kristen pada 1999-2002.
Keputusan pemblokiran internet pada Aksi 22 Mei dan di Papua terbukti tidak memenuhi memiliki dasar legalitas dan legitimasi, serta tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kemenangan perempuan Arab Saudi terus berlanjut; mereka kini diperbolehkan punya paspor dan bepergian tanpa ijin wali lelaki. Perjuangan mereka menuntut haknya tidak akan selesai sampai disini.
Pendekatan pemerintah cenderung menekankan integrasi teritorial dan pembangunan ekonomi Papua namun mengabaikan integrasi sosial dan pembangunan kemanusiaan.
Tidak ada ketegangan melekat antara syariat, hak asasi dan peraturan hukum. Seperti peggunaan agama dalam politik, penerapan syariat bergantung pada siapa yang menggunakannya dan mengapa.
Survei SMRC mengungkapkan bahwa eksklusi sosial terhadap LGBT meningkat, terutama di tingkat komunitas—sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya tingkat penerimaan memiliki tetangga LGBT.
Pemerintah menargetkan banyak proyek pembangunan infrastruktur. Namun warga yang direlokasi demi pembangunan proyek-proyek ini tidak memiliki banyak daya memastikan penghidupan mereka di masa depan.