Konsep titik tengah yang digunakan pemerintah dalam rencananya memindah ibu kota ini tidak tepat karena konteks Indonesia yang memiliki sistem perkotaan yang organik.
Academic rigour, journalistic flair
Articles on Jokowi
Displaying 101 - 120 of 140 articles
Ketika pemerintah memutuskan untuk membatasi akses terhadap media sosial demi menjaga hak untuk hidup tanpa ketakutan, tidak bisa disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM.
Rencana pemerintah kurang matang karena logika di balik dua alasan yang dipakai untuk memindahkan ibu kota ke luar Jakarta–pemerataan dan daya dukung Jakarta–masih lemah.
Kerusuhan pasca pemilihan di Jakarta, mendorong Indonesia untuk membatasi akses media sosial. Tetapi ini bisa menghambat informasi terverifikasi dari media yang kredibel untuk menjangkau publik.
Tulisan ini akan menjabarkan proses hukum yang harus dilalui Prabowo dalam gugatannya ke MK kali ini dan perbedaannya dengan gugatan yang diajukannya pada 2014.
Mengapa peserta aksi protes menjadi sedemikian agresif? Dan apakah respons yang tepat untuk menghadapi massa yang agresif ini? Artikel ini berusaha memberi penjelasan.
Pembentukan Tim Hukum Nasional sebagai sebuah blunder politik yang dilakukan kubu Jokowi karena dapat memberikan citra buruk justru menjelang kemenangannya.
Siapapun yang memenangkan pemilihan presiden ini, kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tidak akan berubah.
Polarisasi politik paska pemilu 2019 akan semakin menajam sebagai akibat akumulasi dari strategi kampanye yang dilakukan kedua kubu sejak pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2014.
Disrupsi digital merupakan salah satu tantangan terbesar yang bisa diberdayakan untuk sebuah lompatan kuantum guna membentuk kemakmuran berlipat pada masa depan.
Kami meminta pakar politik dan hak asasi manusia untuk menganalisis apa makna kemenangan Jokowi, berdasarkan hasil hitung cepat awal ini, bagi kebebasan sipil dan perlindungan HAM di Indonesia.
Jumlah titik radar yang disebutkan Jokowi sebagian benar. Data menunjukkan memang ada 11 titik radar maritim dan 20 radar udara, bukan 19 seperti yang diungkapkan Jokowi.
Dari program kampanye yang dilakukan oleh kedua calon, tim Jokowi memunculkan napas baru dalam narasi dan pilihan media.
Kali ini, Jokowi unggul.
Menganggap bahwa kenaikan tersebut dapat menghapuskan konflik-konflik merupakan suatu kenaifan.
Capaian yang disampaikan oleh Joko Widodo tidak mampu dikritisi oleh Prabowo Subianto yang cenderung bicara pada tataran prinsip saja.
Calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan terus berjanji mencapai swasembada beras, tetapi sepertinya hal tersebut bukan solusi terbaik.
Tidak ada langkah konkret dan baru yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon–Joko “Jokowi” Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno– dalam memberantas korupsi.
Seorang peneliti isu sosial ekonomi Papua menyerukan agar ada lebih banyak penelitian tentang Papua yang bisa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah pelik di bagian timur Indonesia.
Mengapa pembangunan di Bumi Cendrawasih tidak mampu menghentikan berulangnya aksi-aksi kekerasan di sana?
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in International Relations, Binus University
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri Semarang
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Secretary General of ALMI and Assistant Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia
-
Senior Lecturer, Humanitarian Emergency and Disaster Management, Charles Darwin University
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Director for Presidential Studies at Department at Digital Media and Communication Research Center, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Adjunct Assistant Professor, Universitas Bakrie
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
