Politik identitas diprediksi tidak akan laku lagi untuk digunakan sebagai alat menarik suara pemilih pada Pemilu 2024.
Prabowo Subianto (kanan) dan Sandiaga Uno dalam jumpa pers setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusannya yang menolak semua permohonan pasangan ini terkait sengketa pemilihan presiden 2019.
Bagus Indahono/EPA
Dari sudut pandang psikologis, sikap Sandiaga Uno tersebut tidak mencerminkan kecerdasan kultural yang sebenarnya penting ditunjukkan oleh seorang pemimpin bangsa dengan konteks budaya yang majemuk.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi membacakan hasil putusan dalam sidang sengketa pemilihan presiden 2019 kemarin.
Bagus Indahono/EPA
Sidang sengketa hasil pemilihan presiden jadi panggung bagi dua pengacara senior, yaitu Yusril Ihza Mahendra dan Bambang Widjojanto. Kedua pengacara ini menggunakan strategi berbahasa yang beda.
Wakil Presiden Indonesia terpilih Ma'ruf Amin.
Adi Weda/EPA
Tulisan ini berusaha membedah mengapa permohonan tim Prabowo kurang kuat secara hukum.
Massa yang tak puas dengan penetapan hasil pemilihan presiden 2019 bentrok dengan polisi dalam protes besar di depan Bawaslu, 22 Mei 2019.
EPA/ADI WEDA
Ketika pemerintah memutuskan untuk membatasi akses terhadap media sosial demi menjaga hak untuk hidup tanpa ketakutan, tidak bisa disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM.
Demonstran di depan gedung Badan Pengawas Pemilu Jakarta 22 Mei 2019.
Adi Weda/EPA
Kerusuhan pasca pemilihan di Jakarta, mendorong Indonesia untuk membatasi akses media sosial. Tetapi ini bisa menghambat informasi terverifikasi dari media yang kredibel untuk menjangkau publik.
Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kemenangan petahana Joko “Jokowi” Widodo dalam pemilihan presiden 2019, lawannya Prabowo Subianto langsung mengumumkan rencananya untuk menggugat keputusan KPU tersebut.
Bagus Indahono/EPA
Tulisan ini akan menjabarkan proses hukum yang harus dilalui Prabowo dalam gugatannya ke MK kali ini dan perbedaannya dengan gugatan yang diajukannya pada 2014.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
Bagus Indahono/AAP
Ubaidillah, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pembentukan Tim Hukum Nasional sebagai sebuah blunder politik yang dilakukan kubu Jokowi karena dapat memberikan citra buruk justru menjelang kemenangannya.
Seorang pria melihat poster informasi yang ditempel di tempat pemungutan suara di Banda Aceh pada 17 April lalu.
Hotli Simanjuntak/EPA
Polarisasi politik paska pemilu 2019 akan semakin menajam sebagai akibat akumulasi dari strategi kampanye yang dilakukan kedua kubu sejak pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2014.
Disrupsi digital merupakan salah satu tantangan terbesar yang bisa diberdayakan untuk sebuah lompatan kuantum guna membentuk kemakmuran berlipat pada masa depan.
Kami meminta pakar politik dan hak asasi manusia untuk menganalisis apa makna kemenangan Jokowi, berdasarkan hasil hitung cepat awal ini, bagi kebebasan sipil dan perlindungan HAM di Indonesia.
Petugas tempat pemungutan suara mencoba kotak suara di Batang, Jawa Tengah, 27 Maret 2019.
Onyengradar/Shutterstock
Gerakan voluntarisme politik kini menjadi tren berpolitik jalan tengah anak muda yang tidak biasa dengan hierarki dan institusi.
Seorang pegawai kecamatan membawa kotak surat suara sehari sebelum disebarkan ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Bogor, Jawa Barat. Indonesia akan menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif yang berlangsung esok hari.
EPA/ADI WEDA
Hangga Fathana, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Warga kedua negara akan memilih perwakilan mereka dalam pemilihan masing-masing, tapi mereka memiliki cara berbeda dalam pelaksanaannya.
Calon presiden Prabowo Subianto (ke-dua dari kiri) bersama wakilnya Sandiaga Uni (kanan) beramah tamah dengan petahana Joko “Jokowi” Widodo (ke-dua dari kanan) dan wakilnya Ma'ruf Amin dalam debat pemilihan presiden tanggal 13 April yang lalu.
Bagus Indahono/AAP
Berutang tidak seburuk yang kita kira jika sebuah negara menggunakan utang tersebut untuk mendorong pembangunan.
Seorang pendukung calon presiden Prabowo Subianto memakai topeng dengan wajah Prabowo di sebuah kampanye di Sidoarjo, Jawa Timur pada 31 Maret.
Fully Handoko/AAP
Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne