Pada masa ketika norma-norma demokratis tampaknya terus memudar di seluruh dunia, demokrasi delibaratif adalah satu obat yang menurut riset kami layak untuk diperjuangkan.
Desain kelembagaan BRIN yang tertuang dalam landasan hukumnya sejak awal sudah memuat karakter birokratisasi, sentralisasi dan kendali yang meredupkan upaya penguatan riset dan ekosistem pengetahuan.
Banyak perguruan tinggi dunia memberikan gelar kehormatan dengan dalih memberi pengakuan kepada individu yang dianggap berkontribusi di bidangnya. Tapi benarkah realitasnya demikian?
Riset kami menemukan bahwa aktivisme mahasiswa masih menjaga jarak dari politik elektoral dan perebutan kekuasaan melalui partai politik, namun peka terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Seruan mahasiswa tolak penundaan pemilu 2024.
Muhammad Adimaja/Antara Foto
Farhan Julianto, Indonesian Institute of Advanced International Studies (INADIS); Darynaufal Mulyaman, Indonesian Christian University (UKI), and Kanya Damarcanti, Indonesian Institute of Advanced International Studies (INADIS)
Poin utamanya bukanlah pada kemampuan Indonesia sendiri, namun lebih kepada kemauan Indonesia untuk mengambil inisatif.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah DKI Jakarta bekerja di Balai Kota.
Muhammad Adimaja/Antara Foto
Sebagai mesin suara, ASN bukan hanya sekedar dihimbau untuk memilih, melainkan dirayu dengan hadiah tertentu, bahkan tidak sedikit dari mereka yang diancam.
Aksi seruan stop operasi militer Rusia terhadap Ukraina.
M. Risyal Hidayat/Antara Foto
Sebagian besar negara-negara kecil di Eropa Timur melihat Rusia sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap penderitaan dan kesengsaraan mereka selama pendudukan Uni Soviet.
Dari kiri: Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyy, dan Joe Biden.
Associated Press dan Pemerintah Ukraina
Istilah “big data” tidak hanya tereduksi, namun juga secara tidak langsung telah disalahgunakan demi memuluskan kepentingan politik yang bertentangan dengan undang-undang.
Peluncuran hari pemilu serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Reno Esnir/Antara Foto
Di episode ini, Andreas Marbun, peneliti di IJRS, menjelaskan bagaimana mahalnya biaya politik mendorong pejabat dan politikus, termasuk mereka yang muda dan pendatang baru, untuk melakukan korupsi.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berpidato pada pembukaan forum Kebijakan Luar Negeri dan Kesehatan Global di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Januari 2020.
M Risyal Hidayat/Antara Foto
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Beberapa politikus muda berbincang dalam sidang permohonan terkait batas usia calon kepala daerah di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019.
(ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Banyak orang di Indonesia memiliki persepsi bahwa usia muda menandakan belum matangnya pengalaman maupun kemampuan seseorang untuk terjun ke dunia politik.