Benarkah tidak ada perampasan tanah rakyat dalam pembangunan IKN?
Rigor académico, oficio periodístico
Artículos sobre Masyarakat adat
Mostrando 1 - 20 de 37 artículos
Perlahan dan pasti, Orang Laut menjadi korban kekerasan infrastruktur di perairannya sendiri akibat pembangunan yang tidak berorientasi pada kehidupan laut.
Praktik ladang berpindah Gilir Balik justru berperan menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Barat.
Melihat lebih dekat tradisi ladang berpindah Gilir Balik yang sudah berlangsung selama ratusan tahun dan menopang kehidupan masyarakat Ngaung Keruh di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Orang Tugutil sangat dekat dengan alam. Hingga tiba perusahaan tambang dan kayu membuat mereka tersingkir dan terpaksa beradaptasi dengan kehidupan lainnya.
Suku Punan Batu di Kalimantan adalah salah satu kelompok pemburu-pengumpul nomaden aktif yang masih ada di dunia. Mereka memiliki keunikan yang berbeda dari kelompok lain di Kalimantan.
Penjajahan dilakukan oleh pihak-pihak yang kuat, tak hanya pihak asing. Masyarakat adat menjadi pihak terjajah karena ruang hidup yang terebut dan hak-hak mereka diberangus.
Klaim masyarakat adat atas tanah leluhur mereka sangatlah sulit, dan sering kali bergantung pada kemampuan masyarakat untuk meyakinkan pihak berwenang setempat. Mengapa demikian?
REDD+ adalah program PBB untuk melawan deforestasi. Namun, apakah masyarakat lokal dan masyarakat adat telah menerima manfaat yang setara?
Kisah-kisah di dalam “Sureq Galigo” tetap hidup dalam tradisi lisan dan norma adat masyarakat di berbagai wilayah di Sulawesi. Begitu juga dengan etika lingkungan di dalamnya.
Ada beberapa kemiripan menarik antara Klan Metkayina dengan gipsi laut di Indonesia, mulai dari cara hidup, hingga konflik yang mengancam kebudayaan mereka.
Di Indonesia, perempuan adat tak tinggal diam. Mereka memimpin usaha-usaha warga untuk membela ruang hidup masyarakat.
Keanekaragaman tumbuhan di hutan kerangas menjadi sumber tanaman obat tradisional dan kebudayaan masyarakat lokal di Pulau Belitung.
Di Indonesia secara khusus, isu terkait masyarakat adat masih belum terselesaikan, dan seringkali terabaikan.
Kekacauan tata kelola seperti itu tidak saja berakibat buruk bagi kelangsungan konservasi, tetapi juga merusak reputasi pariwisata kita sebagai destinasi yang berkualitas rendah.
Partisipasi warga penting karena pariwisata dapat mengubah struktur masyarakat. Apalagi, sektor ini tengah bergairah setelah relaksasi perjalanan pasca-pandemi, ditambah budaya viral di media sosial.
Pemerintah terkesan hanya mempedulikan batas-batas wilayah, tanpa mengakui Tanah Papua sebagai ruang hidup masyarakat di dalamnya.
Keberadaan pawang hujan sebagai bentuk eksistensi pengetahuan tradisional masyarakat semestinya menjadi identitas budaya Indonesia.
Pemerintah dapat memberikan kawasan komunal khusus yang tak dapat diperjualbelikan untuk melindungi ruang hidup gipsi laut.
Tak lagi sakral, ruang laut bagi sebagian kaum gipsi laut telah berubah menjadi wilayah yang dapat dieksploitasi
Principales colaboradores
-
Assistant Professor, Universitas Maritim Raja Ali Haji
-
Postdoctoral Research Fellow, Chulalongkorn University
-
Postdoctoral Research Associate in History, University of Sydney
-
Facilitator and private sectors liaison, Center for International Forestry Research – World Agroforestry (CIFOR-ICRAF)
-
Scientist, Center for International Forestry Research – World Agroforestry (CIFOR-ICRAF)
-
Peneliti pada Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PMB) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Pengajar, Universitas Tanjungpura
-
Research Assistant, Indigenous Health Equity Unit, The University of Melbourne
-
Research Fellow, Cardiff University
-
Chief Conservation Officer, Project Seagrass & Postdoctoral Associate, Florida International University
-
Research Fellow in Environmental Justice, University of Sussex
-
Postdoctoral researcher, Geography, Norwegian University of Science and Technology
-
Reader in Conservation Science, University of Kent
-
Secretary General of ALMI and Assistant Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer, Universitas Padjadjaran
