Emisi sektor kelistrikan Indonesia kita sudah naik 60% dibandingkan satu dekade silam—dengan rekor tertingginya pada 2022. Membiarkan rencana saat ini berjalan tanpa ada terobosan akan memperparah keadaan.
Pemerintah perlu merumuskan dokumen peta jalan pensiun dini PLTU secara inklusif yang memuat ketentuan pemulihan pasca-pemensiunan PLTU dengan lebih komprehensif.
Pensiun dini PLTU dan investasi energi bersih jadi fokus pembiayaan pemerintah, tapi keadilan transisi harus diperhatikan agar tak rugikan masyarakat dan pekerja.
Pola operasi yang disebut ‘PLTU fleksibel’ ini memungkinkan penambahan pasokan pembangkit energi terbarukan ke dalam sistem ketenagalistrikan, sehingga emisi CO2 bisa dikurangi.
Penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas merupakan terobosan dalam menggalakkan penggunaan kendaraan listrik. Namun, tetap ada faktor-faktor yang perlu ditelisik secara kritis.
Total pembiayaan luar negeri untuk PLTU di Indonesia mencapai Rp 243 triliun. Sedangkan pembiayaan proyek listrik energi terbarukan hanya sebesar Rp 14,3 triliun.
Hilirisasi batubara lebih konsumtif terhadap batubara dibandingkan PLTU. Produknya lebih mahal dan mencemar dibandingkan produk yang digantikannya. Namun, pemerintah memberikan karpet merah.
Emisi kendaraan listrik bisa jadi lebih tinggi dibanding kendaraan konvensional jika pembangkitan listrik masih menggunakan dari batu bara atau energi fosil lainnya.
Para akademisi terkemuka, termasuk mantan ketua IPCC, mendukung pemerintah di seluruh dunia menggunakan konsep emisi nol bersih sebagai “greenwash” atas lemahnya komitmen mengatasi pemanasan global.
Terletak di Samudra Pasifik dan garis khatulistiwa, Indonesia memiliki lumayan banyak pilihan energi terbarukan karena sumber energi matahari, air, dan panas bumi yang berlimpah, tetapi potensinya tetap belum tersentuh.