Konsep titik tengah yang digunakan pemerintah dalam rencananya memindah ibu kota ini tidak tepat karena konteks Indonesia yang memiliki sistem perkotaan yang organik.
Ketika pemerintah memutuskan untuk membatasi akses terhadap media sosial demi menjaga hak untuk hidup tanpa ketakutan, tidak bisa disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM.
Rencana pemerintah kurang matang karena logika di balik dua alasan yang dipakai untuk memindahkan ibu kota ke luar Jakarta–pemerataan dan daya dukung Jakarta–masih lemah.
Kerusuhan pasca pemilihan di Jakarta, mendorong Indonesia untuk membatasi akses media sosial. Tetapi ini bisa menghambat informasi terverifikasi dari media yang kredibel untuk menjangkau publik.
Tulisan ini akan menjabarkan proses hukum yang harus dilalui Prabowo dalam gugatannya ke MK kali ini dan perbedaannya dengan gugatan yang diajukannya pada 2014.
Mengapa peserta aksi protes menjadi sedemikian agresif? Dan apakah respons yang tepat untuk menghadapi massa yang agresif ini? Artikel ini berusaha memberi penjelasan.
Ubaidillah, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pembentukan Tim Hukum Nasional sebagai sebuah blunder politik yang dilakukan kubu Jokowi karena dapat memberikan citra buruk justru menjelang kemenangannya.
Polarisasi politik paska pemilu 2019 akan semakin menajam sebagai akibat akumulasi dari strategi kampanye yang dilakukan kedua kubu sejak pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2014.
Disrupsi digital merupakan salah satu tantangan terbesar yang bisa diberdayakan untuk sebuah lompatan kuantum guna membentuk kemakmuran berlipat pada masa depan.
Kami meminta pakar politik dan hak asasi manusia untuk menganalisis apa makna kemenangan Jokowi, berdasarkan hasil hitung cepat awal ini, bagi kebebasan sipil dan perlindungan HAM di Indonesia.
Jumlah titik radar yang disebutkan Jokowi sebagian benar. Data menunjukkan memang ada 11 titik radar maritim dan 20 radar udara, bukan 19 seperti yang diungkapkan Jokowi.
Tidak ada langkah konkret dan baru yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon–Joko “Jokowi” Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno– dalam memberantas korupsi.
Seorang peneliti isu sosial ekonomi Papua menyerukan agar ada lebih banyak penelitian tentang Papua yang bisa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah pelik di bagian timur Indonesia.
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Director for Presidential Studies at Department at Digital Media and Communication Research Center, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada