Penelitian telah mengindikasikan bagaimana dinasti politik akan membawa sejumlah implikasi negatif signifikan terhadap struktur dan fungsi demokrasi.
Rigor académico, oficio periodístico
Artículos sobre dinasti politik
Mostrando todos artículos
Bukan Prabowo yang mengancam demokrasi Indonesia, tapi tangan-tangan oligarki di sekitarnya, dan sekitar Jokowi.
Tingginya dukungan publik yang diterima Prabowo merupakan efek dari sosok Jokowi di belakangnya. Namun, kemenangannya tidak lantas membuat sosoknya lepas dari bayang-bayang pelanggaran HAM.
Penerimaan publik terhadap dinasti politik, terutama di kalangan Muslim, didorong oleh para pengkhotbah Islam dan keyakinan mereka tentang apa yang membentuk seorang pemimpin yang baik.
Kuota 30% dan ‘zipper system’ menjadi penyokong bagi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, dalam prosesnya masih ada praktik ketidakadilan.
Pernyataan Jokowi tentang Presiden boleh berkampanye jelas menimbulkan polemik publik, membuat masyarakat bertanya-tanya kapasitas Jokowi sebagai presiden dan kepala negara.
Dua hal menonjol yang ditinggalkan Jokowi menjelang akhir kekuasaannya, yakni bergesernya karakter sang Presiden dan dinasti politik.
Satu persen orang terkaya menguasai 30% dari total kekayaan di Indonesia. Namun, benarkah mereka pendukung politik dinasti?
Dinasti politik seharusnya menjadi hal yang patut diberi perhatian khusus. Butuh upaya untuk memutus rantai dinasti yang dapat mengikat kebebasan kita nantinya.
Dinasti politik marak terjadi di negara demokrasi dan dianggap sebagai konsekuensi demokrasi. Namun, dampaknya juga akan merusak pilar demokrasi.
CC BY51,4 MB (download)
Diskusi mengenai politik dinasti menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Ini bermula ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun…
Sudah waktunya kita menjadi pemilih yang kritis dalam pemilu. Jangan sampai kita justru terjebak dalam politik pecah belah.
Praktik demokrasi di dunia tengah menghadapi tantangan yang meningkat dengan adanya dinasti politik dan demagogi. KIta patut mempertanyakan kembali definisi demokrasi itu sendiri.
Partai politik kerap kali sulit menghindari dinasti politik. Bisakah partai lepas dari jerat ini?
Jangan sampai kita memilih kaum muda yang hanya mendompleng status dari dinasti politik atau yang hanya akan membentuk oligarki.
Menurut mereka, ketiga masalah ini masih menjadi persoalan serius dalam 10-20 mendatang.
Kehadiran politikus muda hasil dinasti politik bak pedang bermata dua bagi demokrasi Indonesia.
Dinasti politik memang dimungkinkan dalam sistem dan peraturan yang ada di Indonesia. Masyarakat sebagai pemilih dapat menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu dinasti politik.
Principales colaboradores
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Lecturer | Researcher| Indonesianists, Universitas Diponegoro
-
Assistant Professor of Religious Studies and Literature, Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer of Economics, Universitas Sebelas Maret
-
Lecturer of Economics, Universitas Sebelas Maret
-
Assistant Professor in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Lecturer, Universitas Andalas
-
Dosen Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro
-
Junior Researcher, The Prakarsa
-
PhD candidate, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Mahasiswa, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Assistant Professor in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
