Revisi undang-undang KPK keliru.
Luthfi Dzulfikar/The Conversation Indonesia
UU KPK memang perlu mendapat perhatian serius demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini tidak tepat.
Bagus Indahono/EPA
Gerakan moral populis Indonesia menganggap pembicaraan tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan sama dengan mendukung hak perempuan untuk melakukan hubungan seks di luar nikah.
Mast Irham/EPA
Revisi UU KPK cacat formil karena menyalahi tiga prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
Blokir internet dasarnya apa?
Pixabay.com
Keputusan pemblokiran internet pada Aksi 22 Mei dan di Papua terbukti tidak memenuhi memiliki dasar legalitas dan legitimasi, serta tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.
Buruh berunjuk rasa pada peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu di Jakarta.
www.shutterstock.com
Berikut tiga cara yang bisa ditempuh agar revisi UU Ketenagakerjaan yang akan dilakukan bisa memuaskan baik kelompok pengusaha maupun pekerja.
Gunawan Kartapranata
Secara yuridis, banyak yang harus dipersiapkan pemerintah dalam memindahkan ibu kota.
Angka penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual jauh lebih tinggi dari jumlah yang dilaporkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
www.shutterstock.com
Mereka yang menolak lupa bahwa RUU PKS sesungguhnya mempromosikan dan melindungi hak-hak kelompok di masyarakat yang sangat terpinggirkan perempuan dan anak penyandang disabilitas.
Keraguan di publik atas pemberian amnesti kepada Baiq Nuril tidak akan muncul seandainya Indonesia memiliki aturan hukum yang jelas dalam pemberian amnesti.
www.shutterstock.com
Kasus Baiq Nuril bisa menjadi momentum untuk Indonesia dalam membuat undang-undang yang baru terkait pemberian amnesti karena aturan hukum sekarang masih rancu dan ambigu.
Pada Hari Anti Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada hari ini, kami ingin mengkritik kebijakan narkotika pemerintah.
www.shutterstock.com
Pemerintah seharusnya berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara dan fokus dalam upaya pemulihan gangguan ketergantungan penggunaan narkotika.
Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kemenangan petahana Joko “Jokowi” Widodo dalam pemilihan presiden 2019, lawannya Prabowo Subianto langsung mengumumkan rencananya untuk menggugat keputusan KPU tersebut.
Bagus Indahono/EPA
Tulisan ini akan menjabarkan proses hukum yang harus dilalui Prabowo dalam gugatannya ke MK kali ini dan perbedaannya dengan gugatan yang diajukannya pada 2014.
Tingginya angka kasus cyberbullying pada anak-anak dipicu oleh tingginya konsumsi internet pada anak-anak.
www.shutterstock.com
Mengapa produk hukum di Indonesia tidak efektif dalam penindakan kasus-kasus cyberbullying?
Dalam UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa semua keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Semua keputusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan oleh semua orang, termasuk Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.
Bagus Indahono/EPA
Sebagian penegak hukum Indonesia tidak sadar adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun sebagian lainnya sengaja abai.
Di Indonesia, mengirim pengguna narkotika ke penjara akan menimbulkan berbagai masalah, mulai dari overcrowding sampai paparan terhadap komunitas pengedar di penjara.
www.shutterstock.com
Pemerintah perlu meninjau ulang pendekatan hukum penjara bagi penguna narkotika untuk menghindari masalah overcrowding.
Melalui pengujian tersebut, Partai Perindo hendak membuka ruang mencalonkan kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang telah dua periode menjabat, pada Pemilu 2019.
www.shutterstock.com
Mahkamah Konstitusi melalui fungsi utamanya sebagai penjaga konstitusi seharusnya menolak permohonan Perindo dan Jusuf Kalla.
KUHP yang baru siapa disahkan tahun ini meskipun banyak kritik.
www.shutterstock.com
KUHP yang baru akan berdampak pada siapapun. Ia harus memperhitungkan semua aspek, tidak hanya hukum.
Korban kekerasan seksual mungkin menjadi korban kedua kalinya saat berhadapan dengan aparat hukum karena dibombardir pertanyaan yang tidak sensitif.
Shutterstock
Pertanyaan “apakah nyaman” saat pemerkosaan sering diajukan penyidik pada korban pemerkosaan. Pertanyaan semacam ini menempatkan penyintas pada posisi “dikorbankan berulang-ulang”.