Benarkah Jokowi tidak ikut berkampanye atau berpihak ke kandidat manapun selama Pemilu 2024?
Academic rigour, journalistic flair
Articles on Gibran Rakabuming
Displaying all articles
Penelitian telah mengindikasikan bagaimana dinasti politik akan membawa sejumlah implikasi negatif signifikan terhadap struktur dan fungsi demokrasi.
Ambisi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi negara maju perlu kebijakan yang responsif kelas pendapatan agar tak mudah tergonvang.
Film Dirty Vote sempat diprediksi akan menjatuhkan perolehan suara paslon 02. Tapi ternyata realitasnya tidak demikian. Mengapa?
Tingginya dukungan publik yang diterima Prabowo merupakan efek dari sosok Jokowi di belakangnya. Namun, kemenangannya tidak lantas membuat sosoknya lepas dari bayang-bayang pelanggaran HAM.
Penerimaan publik terhadap dinasti politik, terutama di kalangan Muslim, didorong oleh para pengkhotbah Islam dan keyakinan mereka tentang apa yang membentuk seorang pemimpin yang baik.
Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran. Apa saja isu krusial yang perlu disorot dari janji pasangan ini?
Benarkah pemindahan ibu kota dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja?
Pernyataan Jokowi tentang Presiden boleh berkampanye jelas menimbulkan polemik publik, membuat masyarakat bertanya-tanya kapasitas Jokowi sebagai presiden dan kepala negara.
Dua hal menonjol yang ditinggalkan Jokowi menjelang akhir kekuasaannya, yakni bergesernya karakter sang Presiden dan dinasti politik.
Seberapa konsisten realisasi investasi di luar Jawa? Bagaimana dampaknya pada pemerataan ekonomi?
Setidaknya 330,3 juta anak menerima makanan sekolah mulai 2020. Persentase dari seluruh usia anak sekolah dasar dan menengah yang menerima program ini adalah 27%.
Dinasti politik marak terjadi di negara demokrasi dan dianggap sebagai konsekuensi demokrasi. Namun, dampaknya juga akan merusak pilar demokrasi.
Pilpres 2024 juga bisa mengancam demokrasi Indonesia. Pemilih harus lebih kritis dalam menentukan pilihan.
Ada 3 kejanggalan dalam putusan MK tentang batas usia capres-cawapres. Independensi MK makin dipertanyakan.
Partai politik kerap kali sulit menghindari dinasti politik. Bisakah partai lepas dari jerat ini?
Jangan sampai kita memilih kaum muda yang hanya mendompleng status dari dinasti politik atau yang hanya akan membentuk oligarki.
Kehadiran politikus muda hasil dinasti politik bak pedang bermata dua bagi demokrasi Indonesia.
Dinasti politik memang dimungkinkan dalam sistem dan peraturan yang ada di Indonesia. Masyarakat sebagai pemilih dapat menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu dinasti politik.
Top contributors
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Assistant professor in health policy, Universitas Airlangga
-
Lecturer | Researcher| Indonesianists, Universitas Diponegoro
-
Intelligence Unit Lead and Sustainable Growth Lab, Think Policy
-
Lecturer of Economics, Universitas Sebelas Maret
-
Lecturer of Constitutional Law, Sekolah tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
-
Faculty member of International Relations Department, Universitas Mulawarman
-
Staf Pengajar Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha
-
Pengajar di Departemen Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Dosen Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro
-
PhD candidate, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Mahasiswa, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Associate professor, Institut Teknologi Bandung
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
