Carut marut kondisi internal BUMN itulah yang kemudian diyakini menjadi alasan untuk “membersihkan” lembaga negara tersebut.
Rigor académico, oficio periodístico
Artículos sobre Militer
Mostrando todos artículos
Bakat menjadi modal utama calon anggota militer untuk dapat mempelajari dengan cepat tugas dan fungsinya sebagai prajurit TNI.
Karena mencakup periode 25 tahun, angka tersebut tidaklah aneh. Namun, pengadaan alutsista perlu melibatkan good governance, akuntabilitas, dan pengawasan legislatif.
Kebijakan pertahanan Indonesia perlu merencanakan skenario terburuk terkait kecelakaan penggunaan alutsista dan kepemilikan secara menyeluruh dalam membeli alat.
Nanggala telah ditemukan di kedalaman lebih dari 800 meter. Berikutnya apa yang akan dilakukan?
Pencarian KRI Nanggala 402 menghadapi banyak ketidakpastian, dan waktu yang sangat terbatas
Keinginan eks perwira militer dan politik untuk masuk ke ranah politik lebih berkaitan dengan obsesi pribadi para calon.
Sulit untuk menerka apa manfaat kudeta ini bagi militer; militer selama ini telah mampu memperluas pengaruh dan mendapat kepentingan ekonomi di negara itu.
Revisi Undang-Undang Peradilan Militer, yang menjadi alat melanggengkan impunitas aparat, masih mandek setelah dua dekade Reformasi.
Dengan keterbatasan terhadap informasi yang akurat, media di Papua tidak dapat memproduksi berita dengan kualitas yang terbaik.
Pelibatan preman dalam penanganan wabah adalah langkah yang berlebihan sekaligus berisiko.
Analisis saya atas 3.000 halaman dokumen militer internal rahasia memperkuat hasil penelitian lainnya yang menunjukkan keterlibatan pihak militer Indonesia dalam aksi pembunuhan massal 1965-66.
Penempatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif dalam perusahaan BUMN melanggar undang-undang dan tidak sesuai semangat reformasi.
Respons Indonesia terhadap serbuan Tiongkok tahun 2016 yang masuk ke dalam zona ekonomi eksklusifnya hanya berumur pendek. Kembali lagi, mengirimkan sinyal campuran dalam sengketa laut Natuna.
Pendekatan keamanan yang lebih keras bisa kontra-produktif dalam penanganan terorisme dan bahkan melemahkan supremasi sipil.
Disahkannya Perppu Ormas yang mengizinkan pemerintah melarang organisasi yang dianggap tidak berasaskan Pancasila menunjukkan belokan ke arah ultra-nasionalisme.
Principales colaboradores
-
Adjunct Professor in Naval and Maritime Strategy and Policy, Australian National University
-
Lecturer in International Relations, Binus University
-
Peneliti, Setara Institute
-
Dosen Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Jakarta
-
Professor and Head of Social Sciences, University of Tasmania
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Senior Lecturer, International Studies, University of South Australia
-
Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
PhD candidate at Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
PhD Candidate School of Social and Political Science, The University of Melbourne
-
PhD Candidate Asia Institute - The University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Research Analyst, Nanyang Technological University
-
Staf Pengajar Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia
-
ARC DECRA Fellow, Department of History, University of Sydney
-
Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada
