Maraknya misinformasi tentang ODGJ saat Pemilu dapat berakibat pada hilangnya hak dasar mereka untuk ikut serta dalam memilih. Apa saja jenis misinformasi ini?
Warga memeriksa kebenaran informasi melalui laman anti-hoaks Kemenkominfo di Senayan, Jakarta, Kamis 14 Januari 2024.
Muhammad Ramdan/Antara Foto
Dibutuhkan kontribusi yang lebih baik dari beragam aktor, mulai dari pemerintah, platform digital hingga kelompok masyarakat sipil untuk melawan gangguan informasi pada menjelang Pemilu 2024.
Perangkat lunak pelacakan OpenFace menganalisis video asli Presiden Obama di sebelah kiri, dan deepfake “sinkronisasi bibir” di sebelah kanan.
UC Berkeley/Stephen McNally
Meningkatkan kesadaran tentang bahaya konten manipulatif dapat membuat masyarakat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis melalui lokakarya, kampanye media, dan kurikulum pendidikan.
Ilustrasi kegiatan cek fakta.
Rino Putama/The Conversation Indonesia
TCID bekerja sama dengan Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), meluncurkan kolaborasi Panel Ahli Cek Fakta untuk menangkal dis/misinformasi menjelang Pemilu 2024.
Aktivitas cek fakta masih terpusat di media sosial, padahal misinformasi juga cepat menyebar melalui aplikasi perpesanan seperti Whatsapp. Notifikasi push yang dipersonalisasi dapat membantu.
Penyebaran berita palsu melalui aplikasi pesan pribadi.
Henryk Ditze/Shutterstock
Secara psikologis, individu yang menerima informasi palsu secara perlahan membangun keyakinan mereka yang baru. Ini bisa mendorong mereka untuk ikut mendukung dan menyebar informasi itu.
Kita sering menganggap misinformasi bisa mengarahkan pada keyakinan yang salah, dan kemudian menyebabkan perilaku antisosial. Sejauh ini hanya ada sedikit bukti yang mendukung argumentasi tersebut.
Pembatasan misinformasi COVID-19 di Twitter telah dinonaktifkan.
Foto AP/Jeff Chiu
Riset kami menemukan bahwa meski Gen Z di Indonesia cenderung percaya pada sumber kredibel, mereka masih kesulitan mendeteksi hoaks yang beredar di media sosial.
Membangun budaya rasionalitas di kampus bisa membantu menegakkan asas penalaran dan kebenaran ilmiah, sekaligus mengurangi hoaks - bahkan yang rawan disebarkan oleh seorang profesor.
Pada suatu era yang semakin susah untuk membedakan antara kebenaran dan informasi palsu, Wikipedia hadir sebagai alat yang aksesibel untuk mendukung proses cek fakta dan melawan misinformasi.
Upaya menangkal misinformasi di level individu dan platform perlu dibarengi dengan upaya kebijakan dan kebudayaan.
Pemerintah Aceh memberikan layanan gratis tes antigen COVID-19 untuk mahasiswa, santri dan pelajar di Laboratorium Kesehatan Daerah di Banda Aceh, Jumat 13 Agustus 2021.
ANTARA FOTO/Ampelsa/hp
Bersama dengan Gunadi, peneliti genetika di Universitas Gadjah Mada, kami membongkar berbagai pertanyaan dan mitos tentang COVID-19 yang sudah terlebih dulu kami himpun melalui Instagram dan Twitter.
Canada Research Chair in Health Law and Policy; Professor, Faculty of Law and School of Public Health; and Research Director, Health Law Institute, University of Alberta