shutterstock.
Target iklim Indonesia tergolong yang paling jelek—versi koalisi lembaga penelitian global, Climate Action Tracer.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo setelah memberikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Sigid Kurniawan/Antara Foto
Benarkah Jokowi tidak ikut berkampanye atau berpihak ke kandidat manapun selama Pemilu 2024?
President Joko “Jokowi” Widodo (right) with Defence Minister Prabowo Subianto (left).
Hafidz Mubarak A/Antara Foto
Bukan Prabowo yang mengancam demokrasi Indonesia, tapi tangan-tangan oligarki di sekitarnya, dan sekitar Jokowi.
(Shinta Saragih/The Conversation Indonesia)
Berdasarkan hasil hitung cepat, Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka memenangkan mayoritas suara sebesar 55%.
Mast Irham/EPA
Inilah yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum satu hari yang terbesar dan paling kompleks di planet ini.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo (tengah) berjalan kaki di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, Minggu 4 Februari 2024.
Hafidz Mubarak A/Antara Foto
Pernyataan Jokowi tentang Presiden boleh berkampanye jelas menimbulkan polemik publik, membuat masyarakat bertanya-tanya kapasitas Jokowi sebagai presiden dan kepala negara.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat menyalurkan bantuan sembako di Yogyakarta.
Andreas Fitri Atmoko/Antara Foto
Dua hal menonjol yang ditinggalkan Jokowi menjelang akhir kekuasaannya, yakni bergesernya karakter sang Presiden dan dinasti politik.
Ilustrasi pasukan siber.
chainarong06/Shutterstock
Propaganda media sosial yang memuat disinformasi dan ujaran kebencian berbasis identitas masih digunakan oleh pasukan siber menjelang Pemilu 2024.
Presiden Joko Widodo.
Hafidz Mubarak A/Antara Foto
Dinasti politik marak terjadi di negara demokrasi dan dianggap sebagai konsekuensi demokrasi. Namun, dampaknya juga akan merusak pilar demokrasi.
Presiden Joko Widodo (kiri) dengan dua putranya, Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) dan Kesang Pangarep (ketiga kiri), makan siang bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) beserta anak dan jajarannya.
Akun Instagram @jokowi
Partai politik kerap kali sulit menghindari dinasti politik. Bisakah partai lepas dari jerat ini?
Bendera negara anggota BRICS.
Partisipasi Presiden Jokowi Widodo dalam KTT BRICS menunjukkan signifikansi daya tawar Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara yang menjadi mesin pertumbuhan global.
President Joko Widodo (kiri) and Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
Sama dengan Australia, Indonesia sendiri juga punya kepentingan untuk menanamkan pengaruh yang lebih besar di kawasan Pasifik Selatan demi menjaga stabilitas politik di Papua.
Presiden Joko Widodo.
Ria Novosti/The Kremlin
Hasil pertemuan Jokowi dengan Putin dan Zelenskky bagi kepentingan global memang belum jelas, tapi paling tidak, dapat mengakomodir kepentingan domestik Indonesia – serta Jokowi sendiri.
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Sigid Kurniawan/Antara Foto
Kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sangat penting. Hubungan antara pemerintah Australia dan Indonesia adalah hubungan yang rapuh.
Presiden Joko Widodo saat mengikuti Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021)
antarafoto.com
Jokowi tak pernah menyebutkan kata emisi maupun polusi dalam pidato kenegaraan.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo merombak kabinetnya, termasuk menunjuk bankir Budi gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto.
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ss/wsj.
Kami bertanya pada para akademisi dan peneliti terkait enam menteri baru pilihan Joko Widodo dan apa yang bisa kita harapkan dari perombakan kabinet ini.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
ANTARA FOTO/HO/Setpres-Lukas/wpa/aww.
Strategi pemerintah melempar isu bahwa demo anti Undang-Undang Cipta Kerja berawal dari hoaks berjalan efektif. Apa resepnya?
Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di lokasi sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyampaikan pidato kenegaraan pertengahan Agustus lalu.
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras
Analisis terhadap pidato kenegaraan Joko “Jokowi” Widodo tahun ini menunjukkan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menghadapi pandemi, sikap yang cenderung pesimis, dan perubahan prioritas pemerintah selama pandemi.
Kita bisa belajar dari Aksi Kamisan yang telah berlangsung 13 tahun.
Wikimedia
Konsistensi, kampus, dan keberagaman komunitas dapat menjadi modal awal merintis gerakan sosial.
Nova Wahyudi/Antara Foto
Undang-undang telah mengatur soal calon tunggal dalam Pilkada, termasuk jika kotak kosong menang.