Pembungkaman atas isu LGBT di kampus sudah berlangsung lama - paling tidak sejak era Orde Baru - dan sayangnya terus terjadi hingga kini. Namun, perlawanan tidak berhenti.
Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang mengikuti unjukrasa secara virtual menentang UU Cipta Kerja pada 2020.
Ari Bowo Sucipto/Antara Foto
Fiona Suwana, Queensland University of Technology and Wijayanto, Universitas Diponegoro
Di satu sisi, teknologi telah membantu publik menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Namun, di sisi lain, teknologi juga membantu penguasa membungkam kritik.
Dalam menghadapi aktivis dan kritik masyarakat, korporasi dan oknum aparat seringkali mengandalkan pendekatan manipulatif yang disebut Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).
Dengan mengeluarkan SKB, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa pasal-pasal ini bermasalah baik dari segi bahasa perundang-undangan maupun dalam penegakannya – kalau tidak, tentu SKB tidak diperlukan.
Polisi virtual hadir di tengah kondisi negara hukum Indonesia yang problematik. Alih-alih menciptakan ketertiban, kehadiran mereka justru mengancam kebebasan warga negara.
Hakim memimpin sebuah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta.
Muhammad Adimaja/Antara Foto
Kami ngobrol dengan Usman Hamid, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, tentang penyalahgunaan UU ITE dan bagaimana warga negara bisa mendorong revisi hukumnya.
Rizieq Shihab berbicara pada para penjemputnya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, November.
Muhammad Iqbal/Antara Foto
Ceramah-ceramah penuh kebencian dan hasutan kekerasan terus berulang karena nyaris tidak ada penegakan hukum yang berefek jera terhadap para pelaku. Kenapa demikian?
Selama sembilan bulan pandemi, kita telah menyaksikan ancaman serius terhadap kebebasan sipil - ini tidak hanya terhadap privasi, tapi juga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di ranah digital.
Dengan keterbatasan terhadap informasi yang akurat, media di Papua tidak dapat memproduksi berita dengan kualitas yang terbaik.
LBH terus berdiri teguh di pihak korban, dan dengan berani membela kemajuan demokrasi Indonesia, termasuk dalam unjuk rasa #ReformasiDikorupsi tahun lalu.
Ari Bowo Sucipto/Antara Foto
Narasi antisains yang menekan kalangan akademik akan menjauhkan bangsa Indonesia dari kebijakan berbasis riset dan data untuk peradaban yang lebih baik.
Keputusan pemblokiran internet pada Aksi 22 Mei dan di Papua terbukti tidak memenuhi memiliki dasar legalitas dan legitimasi, serta tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.
Unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington DC atas menghilangnya wartawan Jamal Khashoggi, 10 Oktober 2018.
(AP Photo/Jacquelyn Martin)