Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud yang bukan kali pertama ini menunjukkan pemerintah bingung dalam menentukan kelembagaan antara bidang riset dan pendidikan. Bagaimana negara lain mengaturnya?
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menggelar rapat kerja dengan Komisi VII DPR Jakarta, 30 Maret 2021.
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj
Yanuar Nugroho, Centre for Innovation Policy and Governance
Penggabungan sebagian fungsi ristek ke dalam Kemendikbud, bersamaan dengan pemisahan BRIN menjadi lembaga sendiri, membawa tantangan –- bahkan masalah.
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta tahun 2019 silam.
(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Meskipun sudah diwacanakan sejak 2019, Peraturan Presiden (Perpres) terkait struktur dan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih belum jelas bahkan setelah hampir 2 tahun.
Ketidakjelasan aturan self-plagiarism di Indonesia menimbulkan pertanyaan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam reproduksi ulang karya ilmiah pribadi?
Dosen akan terus kesulitan memenuhi tuntutan universitas dalam berinteraksi dengan komunitas non-akademik apabila kampus tidak mengintegrasikan tugas ini dengan lebih baik dalam beban kerja mereka.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro (kiri) menyampaikan paparan pada DPR terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Keterlibatan warga difabel dalam ekosistem riset di Indonesia masih sangat rendah. Ini disebabkan oleh berbagai halangan institusional serta budaya yang sekadar “mengasihani” penyandang disabilitas.
Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4) meluncurkan program ‘perjodohan’ untuk menghubungkan peneliti di Indonesia dan mereka yang bekerja di luar negeri untuk tingkatkan kolaborasi riset global.
Lebih dari sepertiga dosen dan peneliti Indonesia tidak menerbitkan riset. Ini disebabkan beratnya beban mengajar dosen, buruknya evaluasi kinerja riset, dan kurangnya dosen berkompetensi doktoral.
Universitas Gadjah Mada baru saja bergabung ke dalam daftar 300 universitas terbaik di dunia pada QS World Rankings tahun 2021.
(Shutterstock)
Institusi pendidikan tinggi kini telah mulai mengambil alih peran negara sebagai kekuatan yang dominan dalam menarik investasi asing - terutama terkait sumber daya manusia dan teknologi.
Pengunjung berjalan di kawasan Mal Margocity pada hari pertama pembukaan kembali pusat perbelanjaan di Depok, Jawa Barat.
ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.
Dengan jumlah kasus yang masih tinggi, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru mengimplementasi new normal, terutama di wilayah dengan tingkat penyebaran virus yang masih tinggi (zona merah)
Data dari para pasien COVID-19 sangat penting untuk memajukan ilmu pengetahuan melalui riset.
Sirichai Saengcharnchai/Shutterstock
Usaha The Lancet untuk menginvestigasi secara independen atas artikel ini mengalami kendala karena lembaga pengelola data tersebut menolak membuka data mentahnya.
Menristek Bambang Brodjonegoro ketika menghadiri World Investment Forum 2018 di Geneva, Swiss.
(UNCTAD/Violaine Martin)
Menristek Bambang Brodjonegoro berencana membentuk Badan Layanan Umum (BLU) baru di bawah Kemenristek untuk mengelola investasi Dana Abadi Penelitian, terpisah dari LPDP.
Sebelum mengumkan rencana pembukaan kampus cabang di Indonesia, Monash University sebelumnya sudah memiliki kampus di Malaysia (gambar) dan China.
Shutterstock
Monash akan menjadi universitas asing pertama yang membuka kampus cabang di Indonesia. Namun akademisi terbelah, bagaimana dampaknya terhadap sektor pendidikan tinggi Indonesia?
Dengan data genom publik, sebuah tim di Berlin menyempurnakan mekanisme diagnosis untuk mendeteksi 2019-nCoV lebih dari seminggu sebelum kasus pertama coronavirus di Jerman.
Shutterstock
Penelitian garda depan untuk coronavirus Wuhan didominasi oleh institusi riset di Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan berbagai laboratorium di Eropa - nampaknya tidak ada yang berasal dari Indonesia.
Studi menunjukkan sebagian besar pejabat publik - terutama pemimpin daerah - belum memiliki kapasitas untuk menyusun kebijakan berbasis bukti dan riset.
Shutterstock
Kebijakan berbasis riset dapat membantu pemerintah merancang opsi kebijakan yang paling efektif. Sayangnya, sebagian besar pejabat publik belum memiliki kapasitas untuk mengimplementasikannya.
Efektivitas pengelolaan Dana Abadi Penelitian merupakan syarat penting untuk menjamin supaya momentum baik pengembangan riset yang saat ini tersedia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Kementerian Keuangan menganggarkan tambahan modal investasi 5 Triliun untuk Dana Abadi Penelitian di 2020. Bagaimana skema pengelolaannya yang ideal?
Shutterstock
Kementerian Keuangan menganggarkan tambahan modal investasi 5 Triliun untuk Dana Abadi Penelitian di 2020. Komunitas peneliti memberikan rekomendasi bagaimana dana ini seharusnya dikelola.
Indonesia telah mengambil langkah tepat khususnya dalam dua hal: pembentukan badan yang berfungsi untuk mengoordinasi penelitian nasional dan pengembangan sistem pendanaan penelitian yang efektif.